Dituding Habiskan Rp 370 Miliar Kunker ke Bali dan Semarang, DPRD Jabar Buka Suara

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Irwan Suryawan buka suara terkait kontroversi kegiatan studi banding ke beberapa daerah, termasuk Bali dan Semarang pada 15-17 Juni 2025, yang dituduh menghabiskan anggaran hingga Rp 370 miliar.

Ia menegaskan bahwa angka itu tidak masuk akal dan sangat jauh dari kenyataan.

Kegiatan tersebut pun sudah direncanakan jauh-jauh hari dan telah diefisiensi dengan durasi yang lebih pendek.

"DPRD Provinsi Jawa Barat juga sudah melakukan efisiensi. Kunjungan setahun tiga kali, ini cuma beberapa kali. Terus kemudian empat hari, kami jadi tiga hari. Terus angka yang dimunculkan sekarang Rp 370 miliar, saya saja enggak tahu totalnya seperti itu," ujar Irwan saat dihubungi, Kamis (3/7/2025).

Baca juga: Sindir Kepala OPD dan BUMD Absen Paripurna, Wakil Ketua DPRD Jabar: Hanya Semangat Saat Ajukan Anggaran

Kegiatan studi banding yang dilakukan DPRD ke Bali dan Semarang, kata ia, merupakan bagian dari program kerja resmi, bukan perjalanan wisata seperti yang banyak disalahartikan publik.

Irwan menjelaskan, tujuan kegiatan tersebut untuk menimba ilmu dari daerah yang dinilai memiliki tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dan inovatif.

Kunjungan tersebut juga tidak diikuti oleh seluruh anggota DPRD Jabar yang berjumlah 120, tetapi hanya sebagian.

Selain itu, selama tiga hari kunjungan, tidak ada waktu luang untuk berwisata atau kegiatan lainnya.

"Sekarang bayangkan dengan tiga hari itu. Hari pertama pasti untuk perjalanan, kedua untuk kerja, dan ketiga untuk persiapan pulang. Tidak ada waktu yang leluasa untuk itu kan (jalan-jalan)," kata Irwan.

Baca juga: DPRD Jabar: Pengasuhan Terbaik Bukan di Barak Militer

Ia mengungkapkan bahwa kegiatan studi banding tidak hanya dilakukan oleh DPRD Jabar saja, tetapi juga terjadi di tingkat kabupaten/kota.

Bahkan, hal tersebut juga sudah diatur dalam peraturan pemerintah (PP) hingga peraturan presiden (perpres).

Akan tetapi, kini menjadi ramai diperbincangkan publik lantaran dinilai tidak sejalan dengan efisiensi yang tengah digencarkan pemerintah.

Kendati demikian, Irwan memastikan bahwa anggaran yang digunakan tidak sebesar yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat.

Selain itu, kunjungan luar negeri bagi anggota DPRD Jabar pun telah dihapuskan.

"Terus anggarannya juga enggak nyampe segitu tuh, salah besar gitu kalau Rp 370 miliar ke Bali ngapain ya? Saya ngebayangin tuh hotelnya kayak gimana," ucapnya.

"Saya sudah sampaikan apa adanya. Kami saja di Jawa Barat, itu selalu menerima kunjungan dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa, kemarin dari Jogja datang. Kemudian dari Sumatera, Palembang segala macam. Itu seperti itu yang dilakukan," tambah Irwan.

Baca juga: DPRD Jabar Sindir Pejabat OPD dan BUMD: Ngajuin Anggaran Semangat, Pertanggungjawaban Absen

Irwan menambahkan, setelah adanya polemik, DPRD Jabar pun akan melakukan evaluasi melibatkan seluruh fraksi serta Badan Musyawarah (Bamus) guna memastikan setiap kegiatan sejalan dengan prinsip efisiensi.

"Kami akan lebih berhati-hati dalam menetapkan tempat tujuan, program kerja, segala macamnya, itu juga harus dilihat tingkat kebermanfaatannya buat pembangunan dan masing-masing komisi," tuturnya.

"Bisa dilihat juga Instagram juga ada, semua sudah terbuka ya, khawatir salah persepsi di angka dan lainnya," tuturnya.