Editor
BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi tudingan bahwa dirinya memiliki kedekatan dengan kalangan oligarki.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya foto dan informasi yang mengaitkan dirinya dengan sejumlah pengusaha nasional, termasuk kegiatan Yayasan Buddha Suci dan Yayasan Artha Graha di wilayah Jawa Barat.
“Ada stigma yang diarahkan bahwa saya dibiayai oleh oligarki. Disponsori oleh oligarki. Hal itu dihubungkan dengan adanya foto dan kegiatan Pak Aguan CS di Gedung Sate dan di Kota Bandung,” ujar Dedi dalam pernyataan yang diunggah melalui media sosial dan dikonfirmasi ulang oleh Kompas.com, Kamis (10/7/2025).
Baca juga: Logo RSUD Welas Asih Dirilis, Dedi Mulyadi Paparkan Makna Simbolnya
Dedi menjelaskan, kehadiran Yayasan Buddha Suci di Gedung Sate waktu itu merupakan bagian dari kegiatan resmi yang juga dihadiri oleh Menteri Perumahan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Tujuannya, menurut Dedi, adalah untuk memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi warga Bandung.
“Ada 500 rumah yang dibangun. Kami menerima secara resmi bersama Wali Kota Bandung, Ketua DPRD Jawa Barat, dan Sekda,” katanya.
Sementara itu, terkait hubungannya dengan Yayasan Artha Graha yang dikaitkan dengan nama pengusaha Tomy Winata, Dedi menyebut ada kesepakatan untuk membangun daerah terisolasi di Jawa Barat, termasuk Sukabumi, Cianjur, dan Garut.
“Komitmen kami dengan Pak Tommy Winata adalah membangun batching plant, menjaga Gunung Wayang dari kerusakan, dan mengembangkan kembali kawasan perkebunan yang berubah fungsi. Agar rakyat bisa menjadi tuan dengan mengelola teh dan karet,” jelasnya.
Dedi menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, dirinya terbuka untuk bekerja sama dengan dunia usaha selama prosesnya legal, transparan, tidak merugikan masyarakat, serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan rakyat.
“Dalam pandangan saya, tidak mungkin pemerintah tidak berhubungan dengan dunia usaha. Selama dilakukan secara terbuka dan bertujuan untuk kebaikan rakyat,” ucapnya.
Ia juga menyindir pihak-pihak yang gencar mengklaim anti-oligarki namun justru secara diam-diam berkompromi demi kepentingan politik.
“Lebih baik jadi pemimpin yang berhubungan dengan pengusaha secara terbuka — di-YouTube-kan, di-TikTok-kan, di-Instagram-kan — dibanding mengaku anti-oligarki tapi timnya di belakang layar minta dana kampanye ke oligarki, bahkan pakai jet pribadi milik mereka,” sindir Dedi.
Baca juga: Saat Dedi Mulyadi Ajak Tomy Winata Lesehan Bersama Warga Cianjur Selatan...
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan membangun hubungan sehat antara pemerintah, pengusaha, dan rakyat demi kemajuan Jawa Barat.
“Negara, pengusaha, dan rakyat adalah satu kesatuan yang harus saling mendukung. Yang tidak boleh adalah kongkalikong yang merugikan rakyat,” tandasnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang