Editor
KOMPAS.com – Survei Litbang Kompas terbaru menyoroti persepsi publik terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan di Jawa Barat.
Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja mereka.
Berdasarkan survei yang dilakukan dengan skala penilaian 1-10, rata-rata nilai kinerja Pemprov Jabar berada di angka 8,51, dengan standar deviasi 1,634, menunjukkan persepsi publik yang umumnya positif.
Baca juga: Survei Litbang Kompas: 90 Persen Warga Jabar Yakin Dedi Mulyadi Tepati Janji Kampanye
Distribusi nilai menunjukkan bahwa 35,7 persen responden memberikan nilai tertinggi, yaitu 10, sementara 25,3 persen menilai 8 dan 19,2 persen menilai 9.
Penilaian menengah juga terlihat, dengan 11 persen responden memberi nilai 7, dan nilai 5 dan 6 masing-masing 3,3 persen dan 3,4 persen.
Baca juga: Survei Litbang Kompas: 4 Kebijakan Dedi Mulyadi yang Dinilai Tak Penting, Ada Larangan Study Tour
Sementara itu, nilai rendah (1 hingga 4) diberikan oleh sebagian kecil responden, kurang dari 2 persen secara total.
Program pembangunan ruang kelas baru (RKB) di sekolah-sekolah tercatat sebagai salah satu program dengan kepuasan publik tertinggi.
Sebanyak 91,6 persen responden puas (11,4 persen sangat puas dan 80,2 persen puas), hanya 4,6 persen yang tidak puas.
Baca juga: Survei Litbang Kompas: Warga Jabar Tak Puas Cara Dedi Mulyadi Tangani Pengangguran dan Kemiskinan
Program pembinaan anak-anak nakal melalui institusi militer yaitu barak milter juga mendapat apresiasi besar dengan 95,7 persen responden puas, di mana 35 persen menyatakan sangat puas.
"Soal barak (militer) cukup dapat apresiasi yang besar dari masyarakat. Ini cara paling simpel mengatasi kenakalan remaja menahun di Jabar. Di tingkat kepuasan tinggi 95 persen yang puas soal barak militer," ujar Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti saat diwawancarai via Zoom, Jumat (15/8/2025).
Selain itu, program perbaikan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) juga menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dengan 88,2 persen puas, sementara yang tidak puas mencapai 11,5 persen.
Pada pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat, 85,7 persen responden menyatakan puas, sementara 12,8 persen menyatakan tidak puas.
Program penyediaan listrik untuk masyarakat miskin juga mendapat sambutan baik dengan 91,8 persen responden puas, meski 6,8 persen menilai tidak puas.
Evaluasi izin tambang di Jawa Barat juga relatif mendapat respons positif, dengan 85 persen responden puas, meski 12,6 persen menyatakan tidak puas.
Beberapa program justru menimbulkan ketidakpuasan publik. Misalnya, kebijakan mengubah jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 yang hanya mendapat 67,3 persen kepuasan, sedangkan ketidakpuasan cukup tinggi yakni 29,2 persen.