Menyelisik Cara Bupati Bandung Meningkatkan Produktivitas Warga Usia Produktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabupaten Bandung masih memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan, mulai dari pertanian hingga pariwisata. Seiring waku, pengembangan akan sektor-sektor tersebut terus dilakukan meski kerap menemui tantangan.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengakui hal itu. Namun, pengalaman sebagai Kepala Desa (Kades) Tegalluar, Bojongsoang, Bandung, selama dua periode membantunya memahami berbagai persoalan di Kabupaten Bandung.

Hal tersebut menjadi modalnya untuk membuat program begitu menjabat sebagai Bupati Bandung pada 2021. Melalui 13 program prioritas, Dadang ingin mewujudkan visinya menjadikan masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera.

Program tersebut di antaranya insentif guru ngaji, pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan jaminan, kartu tani, insentif untuk RT/RW, perangkat desa, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), serta perlindungan masyarakat (linmas), pembangunan lima rumah sakit umum daerah (RSUD), peningkatan harapan lama sekolah (HLS), serta renovasi 7.000 rumah tidak layak huni per tahun.

Baca juga: Relokasi Pasar Banjaran, Bupati Dadang Supriatna: Pro Kontra Hal Biasa

“(Kini) program-program tersebut sudah berjalan dengan baik,” ujar Dadang saat melakukan kunjungan ke Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Dadang pun menjelaskan seluruh program-program yang dijalankan pihaknya. Untuk program renovasi rumah tidak layak huni, misalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung sudah merenovasi 7.348 rumah pada 2021 dan 7.400 rumah pada 2022. Untuk 2023, pihaknya mempertahankan target renovasi 7.000 rumah tidak layak huni.

Program prioritas lain yang sudah berjalan adalah pembangunan lima RSUD. Pada 2022, Pemkab Bandung sudah membangun dua RSUD, yakni RSUD Cimaung dan RSUD Kertasari. Pada 2023, pihaknya tengah mengupayakan pembangunan 3 RSUD.

Dadang pun menjelaskan alasan banyak program prioritasnya yang berupa pemberian insentif kepada masyarakat. Menurutnya, pemberian insentif turut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Lewat insentif tersebut, masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhan pokok. Hal ini dapat meningkatkan perputaran roda perekonomian di Kabupaten Bandung.

“Setiap tahun Pemkab Bandung menganggarkan Rp 350 miliar untuk pemberian insentif kepada masyarakat. Belum lagi ditambah berbagai bantuan lain, seperti Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berbagai bantuan ini dapat meningkatkan indeks daya beli sekaligus menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Bandung,” tuturnya.

Maksimalkan usia produktif

Dadang juga menjelaskan bahwa pihaknya memaksimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Bandung yang 52 persennya kini diisi warga usia produktif.

Guna memaksimalkan potensi ini, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung pun mengadakan berbagai pelatihan untuk sumber daya manusia (SDM) yang ingin bekerja di berbagai negara tujuan, seperti Korea Selatan dan Jepang.

Ada pula program pelatihan wiraswasta oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bandung. Wadah ini juga memfasilitasi pinjaman dana usaha tanpa jaminan dan bunga.

Baca juga: Sistem Pengelolaan Tanpa TPA, Terobosan Pemkab Bandung Atasi Masalah Sampah

Dengan berbagai program tersebut, kata Dadang, tak ada alasan bagi kaum muda di Bandung untuk tidak bekerja atau berwirausaha. Pasalnya, Pemkab Bandung telah menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk mengembangkan dirinya.

“Saya berharap, berbagai program pengembangan SDM yang dimiliki Pemkab Bandung dapat mendorong generasi muda untuk berkarya,” tuturnya.