Soal Acara Diskusi Anies di GIM, Panitia Pertanyakan Pencabutan Izin oleh Pemprov Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com - Presidium Change Indonesia, Andreas Marbun mempertanyakan sikap Pemerintah Jawa Barat yang melarang acara diskusi yang dihadiri oleh bakal calon presiden, Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu (7/10/2023).

Sementara di hari yang sama, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, diizinkan memakai Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung untuk bertemu relawan.

Baca juga: Pj Gubernur Jabar Tegur Panitia Acara Anies dan Kaesang di Bandung

"Kami mempertanyakan Pj Gubernur Jawa Barat yang pernah menjadi Kabiro Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, kenapa orang lain boleh menggunakan fasilitas publik sedangkan kami tidak boleh," katanya saat dihubungi, Selasa (10/10/2023).

Dia mengatakan, acara diskusi bertajuk "Demi Ibu Pertiwi: Saatnya Perubahan" yang diinisiasi Change Indonesia sudah mendapatkan izin Disparbud Pemprov Jabar melalui surat bernomor 1853/HM.03/UPTDPKDJB yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Pemprov Jabar, Ary Heriyanto.

Namun, hanya karena hadirnya bacapres Anies Baswedan, izin acara tersebut tiba-tiba saja dibatalkan.

Andreas menilai, beda sikap yang ditujukan oleh Bey Machmudin bisa menjadi citra buruk bagi demokrasi di Indonesia.

Disebutkannya juga, pada Juni 2023 GIM pernah dipakai untuk acara diskusi dari relawan PDIP yang dihadiri oleh Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono.

"Seharusnya, Pemprov Jabar dapat bersikap adil dan netral dalam situasi politik yang berkembang saat ini. Jika acara-acara lain yang dihadiri tokoh dengan jabatan resmi politik diziinkan, lalu kenapa kami tidak boleh dengan alasan ada unsur kegiatan politik? Bukankah acara Juni lalu juga mengandung unsur politik?" ucapnya.

Baca juga: Disparbud Jabar Buka Suara Soal Pelarangan Acara Anies Baswedan di GIM

Menurutnya, pesta demokrasi lima tahunan yang bakal digelar pada 2024 mendatang merupakan milik bersama. Bukan untuk golongan tertentu.

"Pemilu 2024 bukan hanya milik kelompok tertentu. Pemilu 2024 adalah milik seluruh masyarakat Indonesia yang mengharapkan perubahan bagi kebaikan dan masa depan bangsa," kata Andreas.

Andreas menambahkan, meski penggunaan GIM dilarang oleh Pemprov Jabar, tetapi acara diskusi tetap digelar di pelataran GIM sebagai bentuk perlawanan

"Tiba-tiba tidak membolehkan secara verbal (tanpa surat resmi). Kita harus lawan hal-hal seperti ini demi perubahan," pungkasnya.