Bawaslu Kota Cirebon Tertibkan APK di Kuburan

CIREBON, KOMPAS.com - Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang marak di area kuburan atau Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kemlaten Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, menjadi perhatian.

Usai ramai diperbincangkan, Bawaslu Kota Cirebon melakukan penertiban bersama Satpol PP dan jajaran Panwascam. Penertiban juga dilakukan di beberapa titik terlarang.

"Hari ini kami, Bawaslu Kota berikut jajaran Panwaslu Kecamatan Harjamukti, bersama Satpol PP melakukan pembersihan APK yang dipasang di area pemakaman atau TPU Kemlaten," kata Nurul Fajri, Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, Rabu (24/1/2024).

Akhir-akhir ini, sambung Fajri, memang banyak keluhan dan masukan dari masyarakat sekitar dan juga media massa yang menginformasikan terkait maraknya pemasangan APK di area pemakaman.

Baca juga: Bawaslu Cirebon Bakal Tertibkan APK di Pemakaman Umum

Bagi Fajri, hal ini menjadi indikator dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemilu yang berintegritas, terutama soal aturan dan etika pemasangan APK.

Lebih lanjut, Fajri merujuk pada PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 71 Ayat 1 bahwa APK dilarang dipasang di tempat umum.

Beberapa kategori antara lain; tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, hingga fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan warga sekitar.

Aturan ini juga diperkuat dengan Surat KPU Nomor 551 terkait titik lokasi pemasangan APK.

Aturan itu juga menyebut lokasi yang dilarang pemasangan APK, salah satunya fasilitas umum yang mengganggu ketertiban umum.

Sehingga setelah mendapatkan laporan, dan keluhan dari masyarakat, Bawaslu bersama unsur terkait hanya berselang satu hari, langsung melakukan penertiban.

"Beberapa hari terakhir kami juga sudah melakukan inventarisasi APK yang melanggar, di wilayah wilayah lain, semisal pemasangan APK di median jalan yang berpotensi menggangu keselamatan pengguna jalan, dan lainnya," sambung Fajri.

Baca juga: Ganggu Keselamatan, Ribuan APK di Jalur Pantura Cirebon Diturunkan

Bawaslu gencar pengawasan partisipatif

Hal penting dari penindakan dengan cara penertiban, kata Fajri, adalah pengawasan partisipatif yang dilakukan peserta pemilu dan juga masyarakat luas.

Semakin tumbuh kesadaran pengawasan partisipatif berpotensi semakin berkualitasnya pelaksanaan pemilu.

Salah satu contohnya adalah berkurangnya jumlah APK yang terpasang di area kuburan.

Bila dibandingkan dengan kemarin, saat keluhan masyarakat dan pemberitaan dari media massa, jumlah APK menurun drastis.