KPU Jabar Akui Ada TNI-Polri Gabung Grup WA TPS dan KPPS

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Ummi Wahyuni, tak menampik adanya aparat keamanan yang meminta bergabung dalam grup koordinasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Mereka bergabung di PPS dan KPPS beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung.

"Saya baru cek ke teman-teman, informasinya di Bekasi itu enggak ada, di Kota Bandung enggak ada, di Kabupaten Bandung Barat (KBB) enggak ada, yang ada itu di Kabupaten Bandung saja, tapi sampai sekarang saya masih telusuri ini," kata Ummi saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Ada 8 TPS Khusus di IPDN, Mahasiswa ITB Mencoblos di Sini

Aparat yang gabung ke dalam grup WA penyelenggara Pemilu hanya difungsikan untuk jalur koordinasi.

"Itu yang di Kabupaten Bandung yang buatnya juga teman-teman dari KPPS, tapi ini kan kita harus tau juga kenapa dibuat grup ini dan kita tanya hasil dari koordinasi kita dengan temen-temen ini, ternyata hanya untuk komunikasi KPPS dan tidak ada informasi apa pun di luar itu," ujarnya.

Baca juga: Honor Bimtek KPPS Cair: Alhamdulillah, Bisa Lunasin DP Pajero

Sejauh ini, pihaknya meminta KPPS membuat laporan tertulis agar pimpinan daerah masing-masing bisa berkoordinasi untuk melakukan tindakan.

"Kami minta kepada temen-temen untuk melaporkan tertulis agar kami menyikapinya tidak salah," tuturnya.

Pada prinsipnya, komunikasi yang memudahkan pekerjaan itu tidak dilarang. Misal di kabupaten/kota ada grup ketua penyelenggara dengan semua Forkopimda, itu bukan masalah. Karena kaitannya untuk koordinasi begitu. 

"Nah, mungikn ini di level PPS mereka mengajak Bhabinkamtibmas untuk memudahkan komunikasi cuman sekarang kan ini melibatkan KPPS kalau sifatnya koordinasi kalau sifatnya untuk komunikasi memudahkan segala informasi tersampaikan gitu," lanjutnya.

Ummi menegaskan, selama grup tersebut digunakan untuk berkoordinasi dan mempermudah pekerjaan penyelenggara pemilu di tingkat terendah, pihaknya mewajarkan hal itu.

Meski begitu, dirinya masih menunggu laporan dari teman-teman KPPS di beberapa kota dan kabupaten di Jabar guna memverifikasi dugaan adanya aparat penegak hukum yang ikut terlibat di grup koordinasi.

"Tapi detailnya kami menunggu masukan dari teman-teman yang tadi sudah mintakan pengecekan di bawah karena ini posisi di bawah nih, karena di KPU tidak ada gitu ya," ungkapnya.

Sebelumnya, dari informasi yang didapatkan Kompas.com, dalam beberapa grup WhatsApp PPS dan KPPS di beberapa kota/kabupaten di Jabar, seperti Kabupaten Bekasi, Bandung Barat, dan Kota Tasikmalaya, ikut bergabung aparat keamanan dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas.