Dedi Mulyadi Blak-blakan ke Prabowo: Masalah Petani Bukan Pupuk, tapi Biaya Obat-obatan

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyuarakan keluhan para petani kepada Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri panen raya di Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).

Dedi mengatakan bahwa kesulitan utama petani saat ini bukan lagi soal kelangkaan pupuk, melainkan tingginya biaya obat-obatan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tanya Siapa Potong Kompensasi Sopir, Ini Jawaban Dadang Dishub

“Pupuk sudah lancar sekarang, tapi (yang menjadi beban besar) biaya tinggi obat-obatan. Sebelum menanam, mereka sudah harus semprot keong, dan selama dua bulan dari tanam ke panen, nyemprot bisa dua hari sekali,” kata Dedi, yang mengaku dirinya juga seorang petani, dikutip dari tayangan Kompas TV.

Menurutnya, intensitas penyemprotan yang tinggi dilakukan karena hama terus datang silih berganti.

Baca juga: Dadang Dishub Nangis Usai Ditelepon Dedi Mulyadi Tanya Pemotongan Kompensasi Sopir

Hal ini menyebabkan ongkos produksi meningkat tajam, dan petani makin tertekan.

Gubernur Dedi juga mengingatkan bahwa lahan pertanian di Jawa Barat kini dalam kondisi jenuh akibat pemupukan terus-menerus tanpa adanya program pemulihan tanah.

“Unsur hara sudah di bawah angka 6. Harus ada langkah nyata untuk mengembalikan kualitas tanah,” ujarnya.

Selain soal biaya produksi, Dedi turut menyoroti persoalan infrastruktur irigasi.

Ia mengaku program kegiatan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di Jawa Barat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Ia berharap perhatian dari Presiden bisa mengembalikan program tersebut ke jalur semula.

Masalah alih fungsi lahan juga menjadi perhatian. Dedi mengungkapkan bahwa Jawa Barat terus kehilangan lahan pertanian, terutama di kawasan seperti Bekasi.

Meskipun ia telah mengeluarkan peraturan gubernur untuk melarang alih fungsi, ia mengakui sistem tata ruang yang masih menggunakan versi lama dan mekanisme perizinan OSS dari pusat membuat kebijakan tersebut sulit diterapkan maksimal.

Dedi juga meminta pemerintah pusat untuk memperhatikan jaminan kesehatan para petani.

"Mohon perhatian untuk para petani adalah peningkatan asuransi kesehatannya karena banyak di antara petani giiliran sakit tidak ter-cover BPJS atau mereka BPJS mandiri tidak terbayar. Kadang ada bayi yang ditahan di rumah sakit, tapi mulai tahun ini gak boleh ada lagi," ujar Dedi.

Ia juga mendorong agar alat-alat pertanian di Jawa Barat ditambah untuk mendukung peran provinsi ini sebagai penyangga pangan nasional.

Bahkan, ia mengusulkan agar areal kosong milik Perhutani dan PTPN bisa dialihkan untuk produksi pangan, terutama jagung dan padi dengan sistem gogo rancah, penanaman padi tanpa genangan air, yang direncanakan akan dimulai pada musim tanam November mendatang.

“Jawa Barat ini penyangga ibu kota dan lumbung pangan nasional, jadi semua fasilitasnya harus ditambah. Kami siap tanam gogo rancah di seluruh lahan kosong November nanti,” tegas Dedi.