Demokrat Jabar Pastikan Tidak Ada Pengurus Daerah yang Ikut KLB

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat  Irfan Suryanagara menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Irfan memastikan, tidak ada pengurus tingkat dewan pengurus daerah (DPD) dan dewan pengurus cabang (DPC) yang ikut atau menghadiri KLB Demokrat tersebut.

"Pertama, pemilik suara-suara yang sah di Jabar, baik DPD dan DPC tidak ada yang ikut ke Sumut itu (KLB). Dipastikan tidak ada yang ke sana," kata Irfan Suryanagara ketika dihubungi oleh wartawan, seperti dikutip dari Antara, Minggu (7/3/2021).

Baca juga: DPD Demokrat Aceh Utara Ikut Beri Tanggapan soal KLB

Menurut Irfan, pihaknya akan memolisikan apabila ada pihak yang mengaku kader Partai Demokrat di Jabar dan hadir dalam KLB Partai Demokrat yang sekarang dipimpin oleh Moeldoko.

"Saat ini kami sedang mencari apakah ada yang mewakili Jabar atau tidak. Kalau mereka mengaku mewakili, akan kami sampaikan ke polisi untuk dilaporkan. Jangan sampai mencoba-coba," ujar Irfan.

Baca juga: Drama KLB Demokrat, Diawali Tari Perang hingga Dering Telepon Moeldoko

Menurut dia, hingga saat ini setiap kader sudah memastikan akan setia dengan pimpinan partai, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Irfan mengatakan, saat ada perwakilan dari DPD atau DPC datang ke KLB tersebut, maka wakil itu dianggap tidak sah, karena surat keputusan (SK) dari DPP Partai Demokrat hanya diberikan kepada DPD dan DPC yang sah.

"Kalau mereka mengklaim mengatasnamakan DPC dan DPD, maka akan kami tuntut ke polisi, karena itu pemalsuan dan penipuan," kata Irfan.

Baca juga: Matahari Kami di Demokrat Tetap Satu, AHY

Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai (AD/ART) Demokrat, untuk melangsungkan KLB minimal ada perwakilan dari 2/3 DPD dan setengah DPC yang resmi sesuai SK.

Namun, dari informasi yang ada, menurut Irfan, tidak ada perwakilan Demokrat dari daerah yang hadir saat KLB.

Menurut Irfan, KLB itu dinilai hanya jadi ajang silaturahmi para orang partai yang gagal dalam pemilihan kepala daerah atau anggota legislatif.