Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duduk Perkara Konflik Rektor-Dosen SBM ITB Terkait Hak Swakelola

Kompas.com - 11/03/2022, 11:30 WIB
Reni Susanti,
Gloria Setyvani Putri

Tim Redaksi

Menurut Jann ada hal penting yang perlu diingat, yakni masing-masing Fakultas/Sekolah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda.

Selain itu, kata Jann, di saat sistem yang dibangun Rektor ITB dinilai belum selesai dilakukan tetapi peraturan lama sudah ditutup.

"Kondisi ini menguatkan posisi rektor sebagai penguasa tunggal dengan sistem yang sentralistis dan hirarkikal," ungkap Jann.

Karena hal itulah, membuat dosen SBM ITB menuntut rektor mengembalikan azas swakelola.

"Lalu, kaji ulang peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan rektor dengan melibatkan berbagai pihak. Sepeti perwakilan Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA) ITB, serta unit terdampak khususnya SBM ITB," imbuhnya.

Mahasiswa belajar mandiri

Guna menguatkan tuntutan, FD SBM ITB memutuskan, mulai Selasa, 8 Maret 2022, pihaknya melakukan rasionalisasi pelayanan akademik, sampai dengan adanya kesepakatan baru dengan Rektor ITB.

Sejak saat itu, tidak ada perkuliahan daring maupun luring di SBM ITB. Semua mahasiswa diminta belajar mandiri atau sendiri. Bahkan SBM ITB tidak menerima mahasiswa baru.

Mengenai penghentikan penerimaan mahasiswa baru ini langsung dibantah ITB. Kegiatan akademik tetap berjalan sesuai jadwalnya.

Baca juga: Orangtua: Polemik Dosen-Rektor Ganggu Psikologis Mahasiswa SBM ITB

Protes orangtua

Pertikaian antara dosen dan rektor ini memengaruhi psikologis mehasiswa. Apalagi penghentian perkuliahan terjadi menjelang Ujian Tengah Semester (UTS).

"Jangankan dosen, para mahasiswanya juga sama terguncang, seperti anak saya (terguncang psikologisnya)," ujar Perwakilan Orangtua SBM ITB, Ali Nurdin.

Orangtua, sambung Ali, sudah menyurati rektor untuk meminta audiensi namun tak kunjung dapat balasan.

Para orangtua ini pun meminta Majelis Wali Amanat (MWA) ITB menyelesaikan masalah pengelolaan SBM ITB. Mereka memberi waktu lima hari sebelum kasus tersebut dibawa ke ranah hukum.

"Kami sangat mengkhawatirkan masa depan pendidikan anak kami yang tidak mendapatkan kualitas pendidikan seperti janji-janji dan program yang diberikan saat pendaftaran," tutup dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com