Nasib Nakes Honorer, Garda Terdepan Covid-19 yang Terancam Terdepak

Perwakilan nakes tersebut pun meminta agar para pejabat dan pemangku kebijakan, mau sejenak membuka mata dan hati.

Para Nakes, selama ini menurutnya selalu ada untuk kepentingan kemanusiaan, masyarakat, dan bangsa Indonesia.

“Lihat kami sejenak, buka mata dan hati bapak-bapak, kami selalu ada untuk kemanusiaan, masyarakat, bangsa, untuk menuju Indonesia sehat, berikan apresiasi yang layak pada kami, karena kami sangat layak untuk itu,” katanya.

Baca juga: Honorer Dihapus, Ketua IGI Aceh Utara: Angkat Guru Honorer Jadi PPPK Tanpa Tes

Tanggapan Sekda Kabupaten Garut

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana kepada wartawan usai menerima audensi para tenaga kesehatan menyampaikan, pihaknya mendukung penuh keinginan para tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi PPPK.

Karenanya, dalam waktu dekat pihaknya bersama DPRD Garut dan perwakilan honorer kesehatan, akan mendatangi Kementerian Kesehatan.

Irwandani, anggota Komisi IV DPRD Garut mengaku, dua periode dirinya menjadi anggota DPRD dan menerima audensi dari berbagai pihak, baru kali ini dirinya menangis mendengar aspirasi dari para tenaga kesehatan yang selama Pandemi Covid-19 menjadi garda terdepan pemerintah.

Saat ini, menurut Irwandani, 54 persen tenaga kesehatan di Kabupaten Garut, statusnya adalah tenaga honorer. Jika mereka harus diputus. Lantas siapa yang akan bertanggungjawab pada pelayanan kesehatan.

"Kalau mereka diam saja di rumah, sudah kacau Garut ini,” kata Irwandani.