BNPB: Penyempitan Badan Sungai Sebabkan Banjir di Garut

GARUT, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menyatakan bahwa penyempitan badan sungai menjadi faktor utama penyebab banjir dan longsor di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Penyempitan badan sungai tersebut berdasarkan pantauan survei udara melalui pesawat nirawak," kata Abdul Muhari dalam konferensi pers daring seperti dikutip Antara, Selasa (26/7/2022).

Abdul menjelaskan, meski sungai dilindungi oleh tanggul, pada sisi debit hulu ekstrem ini tidak mampu, tanggul ini tidak mampu menahan luapan debit air.

Sehingga, faktor utama dari penyempitan badan sungai menjadi catatan penting untuk dilakukan mitigasi jangka panjang.

Baca juga: Ridwan Kamil Janji Bantu Bangun 43 Jembatan Terdampak Banjir Garut

Dari pengamatan tersebut, Abdul mengungkapkan kawasan yang tersapu banjir memiliki keunikan, yakni sisi kiri berupa persawahan dan sisi kanan pemukiman.

"Sebenarnya masih bisa kita rekayasa secara keteknikan, baik dari berbasis ekosistem maupun struktur untuk bisa membuat mitigasi bencana banjir di lokasi ini ke masa depan lebih baik lagi," kata dia.

Abdul menjelaskan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Garut pada 15 Juli 2022, menyebabkan 19.546 jiwa terdampak mengungsi di 12 titik pengungsian.

Kabupaten Garut memiliki grafik kejadian bencana tanah longsor sangat tinggi karena berada pada kontur berbukit. Dari sisi historis kejadian di BNPB dari tahun 2012 sampai 2021, tanah longsor mendominasi kejadian bencana di Garut dengan 116 kejadian, disusul banjir dan angin puting beliung.

Pola kejadian bencana di Kabupaten Garut mengikuti musim hujan. Secara geografis Kabupaten Garut dibangun atau terletak di daerah kawasan yang dikelilingi perbukitan dengan kecuraman cukup tinggi, sehingga ekosistem di daerah perbukitan yang harus dijaga supaya daerah resapan air di hulu dan daerah aliran sungai yang terkonservasi dengan baik bisa mengurangi risiko bencana banjir.

Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, tutupan lahan hijau di daerah hulu yang makin berkurang. Dari citra satelit mulai tahun 2000 hingga 2022, daerah resapan air makin menipis.

BNPB mendukung pemerintah daerah dalam upaya penanaman kembali dan penghijauan kembali dilakukan untuk solusi jangka panjang agar terhindari dari banjir.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, segera mengosongkan lahan di sempadan sungai dari rumah warga untuk mencegah bencana banjir.

"Daerah sempadan sungai itu menjadi konsentrasi kami, bagaimana sepanjang sempadan tidak boleh ada rumah karena rawan banjir," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana di Garut, Jumat.

Ia menuturkan sempadan di sepanjang aliran sungai wilayah perkotaan Garut itu daerah rawan banjir saat turun hujan dengan intensitas tinggi.

Selama ini, kata dia, pemukiman warga di daerah sempadan sungai salah satunya Sungai Cimanuk sering diterjang banjir akibat air sungai meluap karena tingginya curah hujan.

"Karena sempadan sungai itu berbahaya maka rumah warga harus direlokasi ke rumah yang aman dari banjir," katanya. Ia menyampaikan pada bencana banjir Garut tahun 2016, pemerintah sudah merelokasi rumah warga yang berada di sempadan Sungai Cimanuk.

Namun kenyataannya, kata dia, saat ini masih ada warga yang kembali menempati rumah di daerah rawan banjir salah satunya di Kampung Cimacan yang selalu terdampak parah saat terjadi banjir.

"Seperti di Cimacan itu harus dikosongkan, dulu sudah direlokasi, tapi ternyata masih ada, nanti akan kami verifikasi apakah yang tinggal di sana itu warga yang dulu atau bukan," katanya.

Ia menyampaikan upaya mengubah lahan sempadan sungai itu harus terlebih dahulu diubah peraturan bupatinya sehingga jelas peruntukan kawasan tersebut.

Baca juga: Ikan Arapaima yang Ditemukan di Garut Sebanyak 15 Ekor, Tak Ada yang Lepas ke Sungai

Pemerintah, kata dia, bekerja sesuai dengan peraturan, termasuk mengubah suatu lahan harus jelas dalam peraturannya sehingga ke depannya tidak menjadi masalah. "Kita siapkan, mengubah regulasi terkait di tempat itu, termasuk nanti kalau ada rumah di daerah sempadan terkena banjir, tidak akan dapat bantuan," katanya.

Ia menyampaikan saat ini pemerintah daerah masih fokus menanggulangi daerah yang terdampak bencana banjir, seperti membersihkan material lumpur dan sampah.

Selain itu, kata dia, menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir dengan menyiapkan dapur umum.

"Setelah tanggap darurat ini nanti kita juga akan membahas masalah sedimentasi sungai," kata Nurdin.