Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa di Garut Minta DPR Makzulkan Presiden dan Wakil

GARUT, KOMPAS.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dari berbagai elemen mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Garut, Rabu (07/09/2022), menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.

Aksi dimulai dari kawasan Bundaran Simpang Lima Rancabango yang jaraknya tidak jauh dari kantor bupati dan DPRD Garut.

Di Bundaran Simpang Lima, para mahasiswa sempat menutup sebagian jalan dan melakukan orasi hingga aksi bakar ban.

Puas berorasi dan bakar ban di kawasan Simpang Lima, para mahasiswa kemudian bergerak menuju kantor Bupati Garut di Jalan Pembangunan hingga menutup seluruh bagian jalan.

Di kantor bupati, para mahasiswa sempat berorasi meski tidak lama, hingga kemudian melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Garut.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Sempat Ricuh, Massa Akhirnya Ditemui Ketua DPRD Jombang

Di kantor DPRD Garut, para mahasiswa pun, diterima langsung oleh Bupati Garut, Ketua DPRD Garut yang didampingi sejumlah anggota DPRD Garut untuk menyampaikan aspirasi para mahasiswa.

Dialog antar mahasiswa, bupati, dan Ketua DPRD Garut, berlangsung alot karena lima tuntutan yang disampaikan para mahasiswa tidak semuanya disetujui oleh bupati dan ketua DPRD Garut.

Lima tuntutan mahasiswa yaitu mendesak Pemkab Garut bersama-sama menolak kenaikan harga BBM, mendesak Presiden dan Wakil Presiden menurunkan harga BBM, berantas mafia BBM, menuntut pemerintah daerah untuk mendesak pemerintah pusat menurunkan harga BBM, dan mendorong DPRD Garut untuk mendesak DPR/MPR-RI memakzulkan presiden dan wakil presiden serta mengevaluasi kabinet.

Dari lima tuntutan tersebut, tuntutan terakhir yang disampaikan mahasiswa, tidak mampu disanggupi oleh DPRD hingga akhirnya aksi diakhiri dengan pembacaan deklarasi penolakan kenaikan harga BBM oleh Ketua DPRD Garut dan para anggota DPRD Garut yang hadir yang juga disusul dengan pernyataan yang sama dari Bupati Garut.

Pramuditha Nugraha, dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi Garut (ITG) yang jadi koordinator aksi yang mengatasnamakan Masyarakat Garut Menggugat menilai, kenaikan harga BBM berdampak besar pada ekonomi masyarakat menengah ke bawah hingga bisa meningkatkan angka kemiskinan di Garut karena adanya inflasi.

“Kebijakan ini menekan orang kaya agar tidak mengonsumsi BBM bersubsidi, tapi menumbalkan rakyat menengah ke bawah yang mengonsumsi BBM bersubsidi,” katanya.

Baca juga: Momen Puan Dapat Kejutan Ultah di DPR, Saat di Luar Rakyat Demo BBM

Menurut Pramuditha, jika selama ini pemerintah melihat subsidi BBM telah menjadi beban, ini sama halnya dengan pemerintah mengakui kegagalannya mencari solusi atas kesulitan ekonomi rakyat selama ini.

“Ini menunjukan pemerintah saat ini pemalas, tidak inovatif mencari jawaban permasalahan yang dihadapi,” katanya.

Pramuditha juga mencontohkan bagaimana pemerintah saat ini sering membuat kebijakan anggaran yang tidak berpihak pada masyarakat seperti anggaran untuk hal-hal tidak penting yang nilainya begitu besar.

“Anggaran pengadaan gorden atau yang lainnya, kalau bisa dimanfaatkan atau dialihkan untuk kepentingan public akan sangat membantu rakyat,” katanya.