Hari Pertama Tilang Manual di Kabupaten Bandung, 45 Pengendara Ditilang

BANDUNG, KOMPAS.com - Hari pertama diberlakukannya kembali tilang manual, jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Bandung temukan 45 pelanggaran.

Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Mangku Anom mengatakan, operasi lalu lintas tersebut digelar di perempatan Gading Cingcin, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

Penerapan tilang manual tersebut, kata Anom, diperuntukan bagi pengendara yang melanggar aturan lalu lintas.

Baca juga: Tilang Manual Kembali Diterapkan di Jawa Barat Mulai Besok, Polisi Ungkap Target Pelanggaran

Di hari pertama, kata dia, 45 pengendara dengan pelanggaran yang berbeda berhasil ditemukan.

"Ada 45 pelanggaran yang kami lakukan tilang manual, jadi pelanggar ini kami berikan blanko tilang manual," ujarnya ditemui, Jumat (2/5/2023).

Anom mengungkapkan, beberapa pelanggaran tersebut seperti, pengendara yang tidak menggunakan helm, anak di bawah umur yang sudah membawa kendaraan roda dua, serta kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot bising.

Ia menjelaskan, penerapan tilang manual di Kabupaten Bandung lantaran banyaknya masyarakat yang melanggar atau yang tidak ter-cover oleh ETLE.

"Kita ketahui bersama, sejak adanya ETLE, banyak sekali masyarakat yang melanggar atau cuek akan keselamatan diri sendiri dan orang lain," tuturnya.

Baca juga: Hanya 4 Polantas di Kabupaten Bandung yang Bisa Lakukan Tilang Manual, Kapolresta Bandung Ungkap Alasannya

Menurutnya, tidak semua titik di Kabupaten Bandung bakal menjad lokasi tilang manual.

"Jadi tilang manual ini hanya diterapkan di lokasi-lokasi yang belum terjangkau ETLE," jelas Anom.

Dalam penerapannya, saat petugas memberikan surat tilang secara langsung, petugas hanya bisa menyita SIM, STNK, bahkan kendaraan bermotor sebagai barang bukti.

"Ya jadi hanya bisa membawa atau menyita SIM dan STNK saja," terangnya.

Baca juga: Tilang Manual di Jabar Kembali Diberlakukan Mulai Juni 2023

Selain itu, penerapan tilang manual, sambung Anom, hanya bersifat terbatas dengan beberapa kategori pelanggaran.

"Meskipun diterapkan lagi, tapi sifatnya terbatas dan hanya pelanggaran tertentu," ungkapnya.