Bukan tanpa alasan, ancaman ogah ikut Pemilu pada 2024 itu berangkat dari kekesalan masyarakat desa yang sudah jengah dengan janji-janji politisi maupun pejabat daerah.
Padahal, jalan rusak itu merupakan akses utama masyarakat Desa Karyamukti yang menghubungkan dengan wilayah Kabupaten Bandung.
"Ya buktinya sampai sekarang enggak pernah cuma dijanjikan terus menerus. Masyarakat enggak mau tahu yang membangun siapa yang penting ingin segera diperbaiki. Ini salah satu akses utama, menghubungkan kabupaten (Bandung) dan KBB," jelas Dasep.
Baca juga: Pasca-sidang Vonis Tragedi Kanjuruhan, Spanduk Ajakan Golput Membentang di Kota Malang
Sementara itu, Sekretaris Desa Karyamukti, Sutandar mengatakan, pemerintah desa tidak memiliki wewenang untuk melakukan perbaikan lantaran jalan rusak tersebut merupakan jalan dengan status milik Pemkab Bandung Barat.
"Setiap tahun kita memang mengajukan, tapi buktinya sampai sekarang memang belum terlaksana karena berbagai alasan yang disampaikan Pemda KBB," ujar Sutandar.
Sutandar paham betul ekspresi kekesalan warga hingga menggelar aksi protes ancaman tak ikut Pemilu 2024.
Baca juga: Pemilu 2024, Ketua PW Muhammadiyah Jateng: Lembaga Harus Netral, Warga Tak Boleh Golput
Bahkan sebelumnya warga berulang kali menggelar protes jalan rusak dengan berbagai macam ekspresi.
"Memang kemarin warga protes dengan mengancam golput saat pemilu, kemudian sempat mau mendemo desa tapi tidak jadi. Waktu 17 Agustusan, mereka membuat miniatur stoom dan buldozer seolah-olah memperbaiki jalan. Jadi memang mereka ini sudah lelah dan bosan dijanjikan terus menerus," tandasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.