Dedi Mulyadi: Hadapi Penambang Ilegal Harus dengan Nyali Bukan Lagi Pendekatan Akademik

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, berkomitmen segera menata ulang tata ruang di Jawa Barat. Dia juga berjanji menangani persoalan tambang ilegal.

Hal itu disampaikan Dedi saat pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemprov Jabar terkait evaluasi tambang dan lingkungan hidup di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat, Minggu (19/2/2025).

"Saya mohon maaf kalau kemarin agak keras karena kan kalau ngadepin penambang itu enggak bisa lagi pakai cara berpikir akademik, tetapi kitanya harus punya nyali," kata Dedi di akun Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel dan dikonfirmasi ulang Kompas.com melalui telepon, Senin (20/1/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi: Jalan Tambang di Kabupaten Bogor Selesai 2026

Pada pertemuan itu, Dedi menyoroti berbagai persoalan tata ruang yang dinilainya tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan lingkungan dan pembangunan daerah.

Kata dia, ada daerah irigasi teknis berubah menjadi permukiman, daerah hutan dibuka untuk industri, tambang ilegal yang melanggar izin hingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

"Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Dedi menyampaikan pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Saat itu, penyelesaian masalah lingkungan dilakukan dengan pendekatan komprehensif.

“Misalnya saat ada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Cirata. Solusinya sederhana, setelah tanah dikeruk, pihak proyek wajib menyerahkan jaminan untuk memperbaiki jalan dan merapikan kembali lokasi,” jelasnya.

Ihwal tambang ilegal, Dedi menyebut adanya sejumlah pola pelanggaran. Contohnya, izin yang tumpang tindih, manipulasi data produksi, hingga dampak lingkungan yang signifikan.

“Tambang ilegal ini bukan hanya tidak membayar pajak, tetapi juga merusak infrastruktur dan lingkungan. Pola ini harus diubah,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Dedi berencana memanfaatkan teknologi satelit untuk memetakan lokasi tambang ilegal di Jawa Barat. Ia juga berkomitmen membangun kantor-kantor di kabupaten untuk mendekatkan pengawasan.

Dedi menekankan pentingnya koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Dia akan menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi dan Polda untuk menangani tambang ilegal secara serius.

"Kita perlu pendekatan berbasis hukum dan menghitung kerugian negara secara transparan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Dedi menyoroti pentingnya insentif bagi desa-desa yang menjaga ekosistem. Daerah pegunungan yang menjadi benteng air, energi, dan karbon harus mendapat dukungan pembangunan.

"Mereka adalah kunci mencegah longsor dan kerusakan lingkungan,” katanya.

Baca juga: Analisis APBD Jabar, Dedi Mulyadi: Ada Belanja Tak Penting Triliunan Rupiah

Dedi optimistis bahwa dengan dukungan masyarakat dan media, persoalan tambang ilegal dan penataan tata ruang di Jawa Barat bisa ditangani dengan baik. Jika semua pihak bekerja dengan visi yang sama, kata dia, masalah ini bisa selesai.

"Publik perlu tahu bahwa kita bekerja untuk perubahan yang nyata,” jelasnya.