Editor
"Problem di Subang itu bukan di premanisme. Problem di Subang itu adalah di percaloan tanah, bukan di premanismenya," ujarnya.
Ia menjelaskan, harga tanah yang ditawarkan oleh pemilik lahan kepada pihak perusahaan tidak wajar dan terbilang sangat tinggi.
"Katanya sih saya enggak tahu denger langsung ya, ada yang nawarin Rp 20 juta per meter, ada Rp 10 juta per meter, ada Rp 5 juta per meter dan itu akan segera saya fasilitasi," tutur Dedi.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Problem di Pabrik Mobil BYD Bukan Preman, Melainkan Calo Tanah
Demi mempercepat proses pembebasan lahan, Dedi mengatakan pihaknya akan mempertemukan perwakilan perusahaan dengan pemilik tanah untuk melakukan negosiasi harga.
"Saya akan pertemukan antara pihak mini yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar," katanya.
Lebih jauh, Dedi memastikan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memastikan kelancaran investasi.
"Kami telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pihak terkait untuk memastikan tidak ada lagi gangguan terhadap pembangunan pabrik BYD. Investasi ini penting bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat," tambahnya.
Head of Marketing, PR & Government BYD Indonesia Luther Pandjaitan, hanya menyampaikan saat ini proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik,
"Hingga saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik. Dan kami sedang fokus untuk menyelesaikan proses pembangunan sesuai dengan komitmen dengan pemerintah," kata dia, Selasa (22/4/2025).
"Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh," lanjut Luther ketika ditegaskan kembali.
(Penulis: Rahel Narda Chaterine; Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei; Ruly Kurniawan)
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang