Program Pendidikan Militer Kontroversial Dedi Mulyadi Dimulai Hari Ini!

Ia menilai ada potensi program ini menggeser fokus pendidikan dari tujuan utamanya, yakni pengembangan akademik dan keterampilan hidup.

“Artinya dalam konteks gagasan, wacana pendidikan militer ini memang perlu dikaji mendalam,” katanya.

Sementara, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri memberikan catatannya terkait rencana Dedi ini.

Iman mengatakan, jika Pemprov Jawa Barat ingin memasukkan siswa nakal ke barak militer, harus dilakukan dengan berbasis data.

"Pak Gubernur harus melihat data terlebih dahulu. Nah memang kenakalan remaja. Seperti apa di Jawa Barat," kata Iman.

Setelah mengetahui data, Iman menilai Pemprov Jawa Barat harus membedakan antara terminologi pendidikan militer dan pendidikan karakter.

Selain itu, juga perlu ada indikator seperti apa anak yang akan disebut nakal.

Iman juga khawatir memasukkan anak ke dalam barak militer akan menimbulkan stigmatisasi pada siswa tersebut.

"Akan ada perubahannya di dalam lingkungan sosial masyarakat. Apakah masyarakat menerima tidak menerima atau malah menjadi maaf, geng baru," ucapnya.

Kritik: TNI Bukan Lembaga Pendidikan! 

Sementara, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer mencerminkan kemalasan birokrasi mencari solusi yang tepat bagi permasalahan psikososial pada remaja usia sekolah.

Menurut Fahmi, kenakalan remaja dalam bentuk tawuran, mabuk, kecanduan gim atau pembangkangan, bukan ancaman keamanan sehingga tidak tepat dikirim ke barak militer.

Sebaliknya, dia mengatakan, kenakalan remaja tersebut merupakan cerminan dari masalah psikososial yang kompleks dan memerlukan respons berbasis pendampingan, bukan penertiban.

"Alih-alih merancang intervensi pendidikan dan konseling yang kontekstual, kebijakan ini justru memilih jalan pintas yakni menyerahkan anak-anak tersebut ke lingkungan militer,” kata Fahmi.

“Ini bukan saja berisiko secara psikologis, tapi juga menegaskan satu hal yakni kemalasan birokrasi daerah dalam menghadirkan solusi yang kreatif dan humanis,” ujarnya lagi.

Selain itu, Fahmi menilai, pelibatan unsur militer dalam pendidikan juga mencerminkan krisis ide.