Ini Pernyataan Dedi Mulyadi yang Picu Fraksi PDI-P Walk Out Saat Sidang Paripuna DPRD Jabar

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) memutuskan keluar ruangan atau walk out saat sidang paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Alasannya, mereka tersinggung dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon beberapa waktu lalu.

PDI-P menilai Dedi merendahkan marwah DPRD dan menuntut klarifikasi mantan Bupati Purwakarta itu.

Anggota Fraksi PDI-P DPRD Jabar, Doni Maradona Hutabarat, menyebut pernyataan Dedi Mulyadi mencerminkan sikap yang mendiskreditkan DPRD.

"Beliau menyampaikan kalau melakukan apapun, kalau dibicarakan ke DPRD itu prosesnya lama. Akan ada rapat pleno pertama, pleno kedua. Nah kita menangkap bahwa DPRD itu terkesan sebagai penghambat," ujar Doni saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/5/2025) malam.

Menurut Doni, ucapan tersebut menjadi preseden buruk dalam relasi antara eksekutif dan legislatif.

Ia menegaskan, konsep pemerintahan harus dijalankan secara seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Kita kan konsep bernegara trias politica terdiri dari eksekutif legislatif dan yudikatif. Semuanya punya perannya masing-masing," tambahnya.

Baca juga: Fraksi PDI-P Walk Out Saat Rapat DPRD Jabar, Tuntut Klarifikasi Dedi Mulyadi

Doni menjelaskan, sikap walk out yang dilakukan Fraksi PDI-P merupakan bentuk peringatan agar Gubernur tidak berjalan sendiri dalam membuat kebijakan.

"Kita sampaikan secara terbuka dirapat paripurna. Bagaimana pun gubernur tidak bisa berjalan sendiri. Kalau gubernur anggap DPRD tidak penting yasudah jangan bahas apapun. Kita mau on the rule," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang memiliki mandat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

"Kita ini perwakilan rakyat kan dipilih sama rakyat. Tugas kita memperjuangkan aspirasi rakyat," pungkas Doni.

Pernyataan Dedi

Di Cirebon Dedi sempat menyinggung keberadaan DPR. Awalnya ia mengatakan bahwa programnya dalam memimpin Jawa Barat tidak melulu bergantung pada ketersediaan uang.

Menurut Dedi, yang paling terpenting adalah apa yang menjadi programnya bisa terlaksana.

"Duit mah nuturkeun (duit mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit," kata Dedi, Rabu (7/5/2025).

Dedi mengatakan, para raja zaman dulu tidak menyusun APBD, begitu pun VOC yang membangun Gedung Negara di Cirebon.