Editor
"Tidak ada itu persetujuan DPRnya. Yang ada persetujuan DPRnya kita sudah beberapa kali SD ge rarubuh (SD juga pada rubuh). Kenapa itu terjadi karena kita kolaborasi hanya dimaknai berkumpul bersama untuk memutuskan bukan rasa dan cinta," ucap Dedi.
Baca juga: Fraksi PDI-P Blak-blakan soal Alasan Walk Out pada Sidang Paripurna di DPRD Jabar
Dedi melanjutkan, kolaborasi antara lembaga itu tidak harus dimaknai dengan rapat yang membahas persoalan dengan sejumlah tahapan.
"Kolaborasi itu tidak harus dimaknai bahwa kita rapat, kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3," tukas Dedi.
"Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa minimal mendoakan, atau minimal diam," lanjutnya.
Atau, kata dia, melontarkan kritik yang berdasar.
Menanggapi langkah PDI-P, menyatakan bahwa ia menghormati keputusan tersebut. Ia menekankan bahwa setiap anggota partai politik yang duduk di DPRD Jabar memiliki hak yang sama untuk menentukan sikap atau pilihan politik mereka.
"Ya itu hak setiap orang, mau walk out mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak," ungkap Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
(Penulis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei)
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang