SMKN 13 Bandung Akui Minta Sumbangan ke Siswa, Klaim Ada yang Ikhlas Beri Rp 5,5 Juta

KOMPAS.com - Komite dan pihak SMKN 13 Kota Bandung, Jawa Barat, mengakui telah meminta sumbangan dari orangtua siswa untuk menutupi kekurangan anggaran operasional sekolah.

Mereka menegaskan bahwa sumbangan tersebut bersifat sukarela dan tidak ditentukan besarannya.

Ketua Komite SMKN 13 Bandung, Belinda Dwiyana, menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, pada Kamis (22/5/2025).

Baca juga: Ono Surono Ungkap Dugaan Pungli oleh Komite Sekolah SMKN 13 Bandung, Setiap Siswa Diminta Rp 5,5 Juta

Ia menjelaskan, kebutuhan dana sekolah mencapai Rp 1,2 hingga Rp 1,5 miliar, sedangkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) hanya mencukupi sekitar Rp 600 juta.

“Itu melalui proses panjang, beberapa kali rapat. Angkanya saya serahkan kepada orangtua siswa, sebetulnya,” ujar Belinda.

Baca juga: Sidak ke SMKN 13 Bandung, Ono Surono: Ternyata Biaya di SMK itu Jauh Lebih Besar Dibanding SMA

Menurutnya, tidak ada kewajiban bagi orangtua untuk memberikan sumbangan.

Jumlah yang disumbangkan pun bervariasi, mulai dari Rp 1 juta, Rp 1,5 juta, hingga Rp 5,5 juta.

Bagi yang tidak mampu, tidak ada paksaan untuk menyumbang.

“Kami tidak menetapkan, tapi itu kembali kepada orangtua siswa,” katanya.

Baca juga: Sidak ke SMKN 13 Bandung, Ono Surono Ungkap Fakta Sebenarnya soal Pungutan

Kepala SMKN 13 Bandung, Asep Tapip, membenarkan bahwa sumbangan dari orangtua tetap diterima, selama dilakukan secara sukarela.

“Kami membebaskan, yang tidak mampu enggak usah bayar. Kalau sumbangan tidak akan saya hentikan. Sumbangan ibadah, silakan menyumbang di sekolah, yang sudah berjalan ya berjalan saja,” ujar Asep.

Asep menegaskan tidak pernah ada paksaan atau penetapan angka tertentu terkait sumbangan.

Ia juga membantah ada pengaitan sumbangan dengan proses administrasi sekolah, seperti penerbitan kartu ujian.

“Tidak ada pungutan atau sumbangan yang wajib, dibuat patok harus sekian, kemudian kalau itu (belum) bayar ditagih. Apalagi dihubungkan dengan kartu peserta (untuk ujian), enggak ada. Makanya silakan orangtuanya (yang lapor ke Ono) datang saja ke sini, kita selesaikan, tabayun aja. Ini kan jadi fitnah,” ucapnya.

Ia menambahkan, meski kebutuhan sekolah belum tercukupi dari dana pemerintah, pihaknya akan tetap memaksimalkan anggaran yang ada tanpa memberlakukan kewajiban sumbangan.