"Ya bagaimana enggak banjir (kalau hutannya beralih fungsi). Aneh kan di gunung banjir," ucap Dedi.
Untuk mencegah banjir, dia sudah meminta Pemda Kabupaten Bandung Barat untuk mengevaluasi tata ruang.
Selain itu, Dedi sudah mengeluarkan larangan alih fungsi lahan.
"Hari ini juga saya akan meminta bidang Perkim Pemda Provinsi Jawa Barat untuk mengajak Perkim Pemda Kabupaten Bandung Barat dan PU Pemda Kabupaten Barat ngecek lokasi, periksa saluran-salurannya yang mampet, periksa daerah-daerah yang dibeton, lakukan langkah-langkah yang berani, terukur, dan tegas. Nah, itu yang dilakukan (pemerintah)," kata Dedi.
Upaya dalam jangka panjang, Pemprov sudah membuat rencana kerja November mendatang.
Pihaknya akan menanam areal yang gundul dengan kayu dan bambu. "Kami sudah bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung untuk menangani itu," kata Dedi.
Lebih lanjut, dia memohon maaf atas kesalahannya, yakni berupa pembangunan yang dulu terjadi secara sporadis tanpa mempertimbangkan lingkungan.
Meski ia baru tiga bulan menjabat gubernur, Dedi merasa bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di Jawa Barat.
"Jawa Barat itu setiap daerah punya otonom sendiri-sendiri. Ada gubernur, ada bupati yang memiliki daerah otonominya, ada kepala desa yang punya daerah otonomnya. Tetapi kita sama-sama bekerja untuk kepentingan rakyat, enggak boleh lagi bicara kewenangan, mari kita bicara manfaat untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang