Sekolah Swasta Diminta Tak Khawatir Kekurangan Siswa Imbas Kebijakan Dedi Mulyadi

BANDUNG, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mengimbau Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Barat untuk tidak khawatir mengenai potensi kesulitan dalam mendapatkan siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026.

Meskipun pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan penambahan jumlah rombongan belajar (Rombel) di sejumlah sekolah negeri, Disdik Jabar memastikan masih ada 450 ribuan lulusan SMP yang tidak tertampung di sekolah negeri.

"Kan masih ada sekitar 450 ribuan anak-anak tidak diterima di negeri yang bisa masuk ke swasta," ungkap Kepala Disdik Jabar, Purwanto, saat dihubungi Rabu (9/7/2025).

Baca juga: FKSS Jabar Akan Gugat Dedi Mulyadi ke PTUN Terkait Penambahan Rombel Sekolah Negeri

Purwanto menegaskan, kebijakan penambahan Rombel bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang berisiko putus sekolah, sesuai dengan harapan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

"Yang diinginkan oleh Pak Gubernur adalah agar sekolah-sekolah negeri bisa memberikan layanan akses kepada warga Jawa Barat," tambahnya.

Ia menyatakan, kebijakan ini merupakan momentum bagi sekolah swasta di Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar tetap menjadi pilihan bagi orangtua dalam menyekolahkan anak-anak mereka.

"Sampai saat ini masih banyak sekolah swasta yang tidak kekurangan jumlah siswa setiap tahun ajaran baru," kata Purwanto.

Baca juga: Makam Ayah Belum Kering, Bocah SD di Indramayu Digugat Kakek hingga Bertemu Dedi Mulyadi

Lebih lanjut, Purwanto menekankan pentingnya perbaikan tata kelola di sekolah-sekolah swasta.

"Ini momentum buat kita untuk bagaimana agar sekolah-sekolah yang ada itu bisa memperbaiki tata kelolanya. Masih banyak sekolah swasta juga yang peminatnya banyak," tutur dia.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan alasan di balik kebijakan penambahan jumlah siswa per rombel di sekolah negeri.

Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga.

“Negara tidak boleh menelantarkan warganya, sehingga tidak bersekolah. Jangan sampai warga mendaftar capek-capek ingin sekolah, tapi negara tidak memfasilitasi,” tegas Dedi.

Kebijakan ini diambil menyusul tingginya angka anak tidak bersekolah di Jawa Barat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2024, tercatat 658.831 anak tidak bersekolah.

Rinciannya, sebanyak 164.631 anak putus sekolah, 198.570 anak sudah lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan, dan 295.530 anak belum pernah mengenyam bangku sekolah.