Editor
"Pembungkaman yang saya alami menjadi pertanda jatuhnya demokrasi, naiknya otoritarianisme, dan bangsa kita berada di persimpangan jalan," ujarnya.
"Saya berharap negara masih membuka ruang untuk kebebasan berpendapat dan melindungi hak warga untuk berkumpul, berserikat, dan berpendapat,” tambah dia.
Berita sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah isu di media sosial yang menuding dirinya menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar buzzer.
Menurut dia, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar. Bahkan, masyarakat pun bisa mengecek penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 secara langsung.
"Silakan dicek di anggaran Jawa Barat, khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika. Apakah benar ada anggaran untuk membayar buzzer? Kalau ada, laporkan saja ke aparat penegak hukum," ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/7/2025).
Ia menerangkan, publik bisa mengakses langsung dokumen resmi detail penggunaan anggaran pemerintah.
Bahkan, bila perlu, publik bisa datang langsung ke setiap dinas untuk mengeceknya. "Ambil saja datanya, baca bukunya. Jangan asal tuduh. Kami terbuka kok. Tinggal datang dan lihat," ucap Dedi.