14 Ribu Rumah di Bogor Tak Layak Huni, Bupati Janji Perbaiki Dalam 3 Tahun

BOGOR, KOMPAS.com - Sebanyak 14 ribu rumah di Kabupaten Bogor masih tercatat dalam kondisi tidak layak huni (rutilahu).

Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mempercepat penanganan masalah ini agar tuntas dalam waktu maksimal tiga tahun.

"Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor mencapai sekitar 14 ribu unit. Angka ini tentu menjadi perhatian serius, karena menyangkut kualitas hidup ribuan keluarga," kata Bupati Bogor, Rudy Susmanto, melalui keterangannya pada Selasa (30/9/2025).

Baca juga: Longsor di Puncak Bogor Timbun Aliran Sungai, 21 Warga Terdampak

Rudy menekankan, angka tersebut bukan sekadar data statistik, melainkan menyangkut kualitas hidup masyarakat.

Ia menegaskan, warga Kabupaten Bogor berhak mendapatkan hunian yang layak.

Untuk itu, Pemkab Bogor mengambil langkah percepatan agar masyarakat tidak lagi menunggu terlalu lama.

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025, Pemkab Bogor telah menyiapkan perbaikan sekitar 3.750 unit rumah yang tersebar di 40 kecamatan dan 416 desa.

Program ini berjalan paralel dengan intervensi pembangunan lain, termasuk sinergi bersama TNI, Polri, serta dukungan pemerintah pusat melalui DPR RI.

Baca juga: Dedi Mulyadi Hentikan 26 Perusahaan Tambang di Bogor, Berikut Daftarnya

“Yang dari APBD murni ada sekitar 3.750 rumah. Selain itu, kami juga memiliki program kolaborasi dengan TNI maupun Polri, tujuannya sama yaitu percepatan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat. Bahkan program pusat melalui DPR RI pun tetap terkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan,” tutur Rudy.

Agar program tepat sasaran, Pemkab Bogor memastikan data penerima bantuan diverifikasi secara berlapis, mulai dari tingkat RT/RW, desa, hingga dihimpun oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

Rudy menyebutkan, mekanisme ini penting untuk menghindari kesalahan distribusi dan memastikan program benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.

Rudy menambahkan, keberhasilan percepatan program Rutilahu sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah.

Namun, ia optimistis target tersebut dapat tercapai, karena tren pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan positif, seiring dengan stabilnya sektor ekonomi lokal seperti perdagangan, industri kecil, dan pariwisata.

“Di APBD Perubahan nanti, kita akan prioritaskan anggaran untuk Rutilahu karena kami tidak ingin mereka menunggu terlalu lama mendapatkan hunian yang lebih baik," ujarnya.

Program Rutilahu juga akan diintegrasikan dengan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pemkab Bogor menilai rumah layak huni bukan sekadar tempat tinggal, melainkan titik awal bagi kehidupan warga yang lebih sehat, aman, dan sejahtera.

Melalui strategi percepatan dan kolaborasi antarlembaga, pemerintah daerah menargetkan untuk menghapus kemiskinan struktural di Kabupaten Bogor satu rumah demi satu rumah.