Imbas TKD Dipangkas, DPRD Jabar Hemat Listrik, Rapat, Stop Internet Berbayar, hingga Skema WFH

BANDUNG, KOMPAS.com - Sejumlah langkah penghematan diterapkan pada operasional Gedung DPRD Jawa Barat imbas dari pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).

Bahkan, sebagian operasional listrik ditopang energi alternatif untuk menekan biaya, kemudian pembatasan anggaran rapat, hingga penerapan sistem work from home (WFH) bagi sebagian pegawai.

Sekretaris DPRD Jabar, Dodi Sukmayana, menerangkan bahwa efisiensi ini mulai diberlakukan pada November 2025 sebagai bentuk penyesuaian atas berkurangnya alokasi anggaran dari pusat ke daerah.

"Efisiensi dihitung mengikuti kebijakan, maka kami ikuti efisiensi semuanya," ujarnya saat dihubungi Kompas.com via sambungan telepon, Senin (20/10/2025).

Baca juga: Imbas Pemotongan TKD, Rapat di Gedung Sate Hanya Sediakan Air Putih, Listrik Dibatasi

Ia menegaskan bahwa salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan sumber energi alternatif dengan panel surya untuk menekan anggaran bulanan biaya listrik.

"Dengan menggunakan tenaga matahari, kami punya solar panel di atap di atas, jadi sebagian listrik dari situ," kata Dodi.

Selain itu, ia juga menyebut anggaran untuk kegiatan rapat dan jamuan juga mengalami penurunan signifikan, dari semula Rp 11 miliar kini hanya tersisa Rp 2 miliar untuk tahun 2026.

"Kami itu hanya dari anggaran 11 (miliar) itu menjadi 2 (miliar). Yang Rp 800 jutanya itu untuk air minumnya dan kegiatan rapat saja," ucapnya.

Skema WFH Pegawai

Kemudian, pada penerapan kerja para pegawai di lingkungan sekretariat dewan akan berubah.

Dari total 133 aparatur sipil negara (ASN), sebagian dijadwalkan bekerja dari rumah secara bergilir.

"Ada WFH, dengan harapan penggunaan listrik dan air berkurang. Kami juga menghentikan langganan internet berbayar dan memaksimalkan jaringan yang disediakan Kominfo," tegas Dodi.

Baca juga: Tunjangan Perumahan DPRD Jabar Rp 62-71 Juta, Wacana Rumah Dinas Kembali Mengemuka

Menurut Dodi, uji coba efisiensi ini akan dilakukan bertahap agar pegawai terbiasa dengan sistem baru tanpa mengganggu kinerja kelembagaan.

Meski ada keterbatasan anggaran, ia memastikan seluruh aktivitas, termasuk pelayanan administrasi dan dukungan, tetap berjalan optimal.

"Efisiensi itu bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Justru jadi tantangan agar lebih kreatif dan hemat," katanya.

Dodi menambahkan, langkah penghematan ini diharapkan dapat menurunkan biaya listrik DPRD Jabar yang selama ini mencapai rata-rata Rp 120 juta per bulan.

"Kami usahakan di 2026 itu di bawah Rp 70 juta. Efisiensi bukan berarti tidak efektif. Kami tetap harus maksimal dalam pelayanan," tuturnya.