TKW Asal Cianjur Disekap di Arab Saudi, Kerja Hampir 24 Jam Per Hari Tanpa Upah

KOMPAS.com - Rini (32), pekerja migran Indonesia (PMI) asal Desa Hegarsari, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menjadi korban penyekapan di Riyadh, Arab Saudi.

Rini merupakan tenaga kerja wanita (TKW) yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal pada September 2022.

Mengetahui hal itu, anak korban, DS (16), meminta bantuan kepada Presiden Jokowi untuk memulangkan ibunya.

"Saya meminta bantuan kepada pemerintah, terutama Presiden Bapak Jokowi agar bisa memulangkan ibu saya yang disekap di Arab Saudi," kata DS, Senin (22/8/2023).

Dia menjelaskan, Rini telah disekap selama empat bulan di Kota Riyadh. Ibunya dipaksa bekerja keras selama hampir 24 jam, dan hanya diberi waktu sekitar dua jam tiap hari untuk beristirahat.

Baca juga: 2 Versi Dugaan Motif Pembunuhan TKW Indramayu di Malaysia oleh Pacar Sahabatnya

DS mengatakan, ibunya saat ini juga kerap mengeluh sakit pada bagian dadanya setelah menjalani operasi kanker payudara.

"Ibu saya kemarin mengeluh sakitnya kambuh akibat operasi kanker payudara, karena kerjanya yang sangat diforsir, harus naik turun tangga setiap hari dengan membawa barang-barang berat," ujar DS.

"Pas berangkat masih sehat, tapi karena jam bekerjanya hampir 24 jam, dan tidak ada henti, bekas operasinya terasa sakit," imbuhnya.

Selain itu, DS menambahkan, ibunya pun tak pernah menerima upah kerjanya selama menjadi korban penyekapan.

"Selama di Arab Saudi ibu saya cuma sekali mengirim uang," ucap DS.

Baca juga: Cerita Id, TKW Asal Cianjur yang Dijebak Jadi PSK di Dubai, Kini Pulang ke Tanah Air

Lapor polisi

Kuasa hukum korban, Topan Nugraha, menyampaikan, pihaknya sudah melaporkan dugaan penyekapan yang dialami Rini kepada polisi.

Dia berharap polisi bisa mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap pihak sponsor yang memberangkatkan kliennya ke Arab Saudi secara ilegal.

"Saat ini kondisi korban tengah sakit-sakitan dan memang harus segera dibantu kepulangannya ke Indoensia, karena itu pemerintah harus segera memfasilitasinya," pungkasnya.