Banyak Kendala, Konversi Angkot di Bandung ke Mikrobus Belum Jadi Prioritas

BANDUNG, KOMPAS.com - Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, rencana untuk menghapuskan dan mengonversi angkutan kota (angkot) menjadi mikrobus belum menjadi prioritas utama untuk direalisasikan pada 2023.

Salah satu penyebab rencana itu direalisasikan adalah belum adanya dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, belum ada titik temu antara Pemkot Bandung dan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung untuk konversi angkutan tersebut.

"Karena kita akan melakukan subsidi, maka harus mendapat persetujuan dari dewan. Komisi C belum match karena merasa belum clear konsep (pemberian subsidinya) seperti apa. Kita memahami itu, jadi tahum 2023 ini tidak terakomodir, tidak teralisasi," kata Ema saat ditemui di kegiatan Pasar Murah, Lebak Gede, Kota Bandung, Selasa (19/9/2023).

Baca juga: Pemkot Bandung Berencana Hapus Angkot, Diubah Jadi Mikrobus

Meski belum jelas dalam hal pola pemberian subsidinya, Ema mengatakan, terkait penyediaan kendaraan mikrobus dan penyediaan tenaga sopir akan diakomodasi oleh koperasi-koperasi angkutan kota.

"Semua ditangani operator, mobilnya disiapkan operator. Operator ini gabungan koperasi - koperasi angkot seperti Kobanter, Kopamas dan Kobutri mereka bergabung," bebernya.

Ema menambahkan, Program konversi angkot juga belum bisa direalisasi karena Pemkot Bandung juga akan mengalami pergantian kepemimpinan.

Baca juga: Angkot di Bandung Bakal Jadi Mikrobus, Pemerintah Harus Libatkan Para Sopir

Terlebih lagi, masih ada program prioritas lain yang harua diselesaikan segera.

"Saya menyadari tugas saya dalam hal mengambil kebijakan sudah selesai dan akan diambil alih oleh pak Pelaksana Jabatan (Pj) Wali Kota Bandung. Tapi informasi (konversi angkot ini) akan kita sampaikan ke beliau juga, tapi kan pasti bertahap karena masalah di bandung banyak, terutama sampah," tandasnya.