Ramai Sivitas Akademika Buat Petisi, Jokowi: Itu Hak Berdemokrasi

BANDUNG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menanggapi soal petisi dari sivitas akademika di banyak perguruan tinggi akhi-akhir ini. Petisi itu mengkritik langkah politik Presiden Jokowi menjelang Pemilu 2024.

Jokowi menganggap petisi berdana kritik itu merupakan hak dalam berdemokrasi.

"Itu kan, hak dalam berdemokrasi yang harus kita hargai," katanya saat melakukan kunjungan kerja di Dome Balerame, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (3/2/2024).

Baca juga: Setelah UGM, UI, dan UII, Sivitas Akademika Unand Desak Jokowi Berhenti Cawe-cawe

Sebelumnya diberitakan, sejumlah sivitas akademika di sejumlah peguruan tinggi menyampaikan petisi terkait dengan dinamika politik menjelang Pemilu 2024.

Sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi Bulaksumur. Petisi tersebut dibacakan oleh Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (31/1/2024).

Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika UII menyampaikan pernyataan sikap bertajuk "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Baca juga: UGM dan UII Kritik Jokowi, Sultan: Sekarang Bagaimana Pemerintah Menanggapi

Pernyataan sikap sivitas akademika UII digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman, Kamis (1/2/2024). Pernyataan sikap tersebut, diikuti oleh para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII.

Hari ini, di Bandung, Universitas Padjadjaran (Unpad) melakukan hal yang sama, sivitas akademika berkumpul di depan gedung kampus Unpad Dipatiukur, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk melakukan aksi menyuarakan petisi Seruan Padjadjaran "Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat".

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof Susi Dwi Harijanti mengatakan, petisi Seruan Padjadjaran didukung oleh 1.030 mahasiswa Unpad serta 106 guru besar, dosen dan alumni Unpad.