Pengamat Nilai Ada Komunikasi Tak Sejalan antara Dedi Mulyadi dan Fraksi PDI-P, Bisa Ada Dampak Politik
BANDUNG, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat melakukan aksi walk out dari ruang sidang paripurna pada Jumat (16/5/2025).
Tindakan ini merupakan bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang dianggap melecehkan institusi legislatif saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon beberapa waktu lalu.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, FX Ari Agung Prastowo, menilai bahwa insiden walk out tersebut mencerminkan adanya masalah komunikasi politik antara DPRD Jabar dan Gubernur.
Baca juga: Pidato Dedi Mulyadi Kutip Raja-raja dan VOC dan Dalih Fraksi PDI-P Pilih Walk Out
Menurutnya, peristiwa ini belakangan juga disuarakan oleh banyak anggota DPRD lainnya.
"Hal ini menunjukkan adanya masalah komunikasi politik antara DPRD Jabar dengan Dedi. Semestinya, antara lembaga legislatif dan eksekutif bisa berjalan bersama untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat," kata Ari saat dihubungi pada Senin (19/2/2025).
Dosen Program Studi Humas Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran ini mengungkapkan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi saat ini menjadi pusat perhatian dalam komunikasi politik.
Dedi tidak hanya disorot oleh masyarakat Jabar, tetapi juga oleh provinsi lainnya.
Baca juga: Respons Dedi Mulyadi soal Fraksi PDI-P Walk Out saat Sidang Paripurna DPRD Jabar
Ari berpendapat bahwa Dedi Mulyadi memberikan model komunikasi politik yang bersifat low konteks dengan pendekatan kultural, bukan struktural.
"Ini berdampak pada kedekatan antara KDM dan rakyat Jabar. Sehingga muncul istilah 'Bapak Aing' sebagai realitas branding politik, di mana KDM memiliki personal branding yang kuat sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat Jabar," ucapnya.
Di sisi lain, Ari mengingatkan bahwa langkah PDI-P untuk walk out dapat berdampak negatif bagi partai tersebut, seperti ditinggalkannya pemilih di Jabar, mengingat Dedi kini menjadi tokoh yang disukai masyarakat.
"Namun, PDI-P juga berupaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa kolaborasi antara DPRD dengan KDM akan menjadikan Jabar semakin istimewa," tuturnya.
Ari menekankan pentingnya PDI-P melakukan aksi nyata dengan menghadirkan program-program yang dibutuhkan masyarakat Jabar.
Baca juga: Tanggapi Fraksi PDI-P Walk Out Saat Rapat, Dedi Mulyadi: Ya Itu Hak Setiap Orang...
Dari sudut pandangnya, pernyataan Dedi seharusnya menjadi peluang bagi anggota DPRD untuk bersinergi dalam mewujudkan Jabar yang istimewa.
"Hal ini sekaligus tantangan bagi DPRD untuk berani membuat terobosan dengan mengadakan rapat dengar pendapat yang lebih terbuka dan transparan bagi publik," pungkasnya.
"Dinamika politik ini bisa diselesaikan dengan 'ngariung bari ngaliwet' untuk Jabar istimewa," tambahnya.
