Kabupaten Bandung Tak Punya Anggaran Pemusnahan Hewan Terjangkit PMK

BANDUNG, KOMPAS.com-Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tisna Umaran mengatakan, belum terpikirkan untuk memusnahkan hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK).

Pasalnya, sejauh ini belum ada anggaran terkait pemusnahan. Padahal pemusnahan efektif menekan penularan PMK.

"Kita selama ini tidak ada anggaran untuk pemusnahan, sebetulnya kalau pengin efektif itu semua hewan yang kena maupun diduga kena radius 10 kilometer itu harus dimusnahkan atau disembelih. Tapi sekali lagi belum ada anggaran," katanya kepada Kompas.com, Jumat (3/6/2022).

Baca juga: PMK Merebak di Lereng Gunung Merbabu, Dokter Ini Bagikan Ramuan Herbal Gratis untuk Sapi

Soal pemusnahan, kata dia, dikembalikan ke masyarakat.

Jika dalam tiga hari hewan yang terjangkit PMK tidak memperlihatkan gejala untuk sembuh, Tisna menganjurkan untuk di potong.

"Daripada nanti terlanjur kurus, terlanjur mati, nanti dagingnya bisa dijual masih ada nilai ekonomis, asal diolah dengan baik," ujarnya.

Sejauh ini, ketersedian daging di Kabupaten Bandung tergolong aman.

Ada 7.000 ekor sapi potong untuk stok daging, sedangkan untuk stok hewan kurban Kabupaten Bandung menyediakan 3.000 ekor.

Tisna menjelaskan, stok untuk hewan kurban mengalami kekurangan.

"Di Cikancung itu tidak kurang ada 7.000 ekor untuk stok sapi potong atau daging, untuk kurban kita ada 3.000 ekor, kalau kurang yang 7.000 bisa di konversi untuk hewan kurban," ujarnya.

Baca juga: Kasus PMK Melonjak, Pemkab Tuban Tutup 3 Pasar Hewan Selama 14 Hari

Dinas Pertanian Kabupaten Bandung tidak menampik, meski PMK mulai merambah, masih ditemukan bandar yang meminta didatangkan lagi sapi dari daerah luar.

Padahal, lanjutnya, stok di kandang masih tersedia dan dinyatakan sehat dari PMK.

"Yang sudah masuk itu banyak banget. Ada yang di dalam kandang itu sudah 150 bahkan sampai 300 ekor, tapi masih saya temukan bandar yang bandel, baru-baru ini datang ke saya untuk melakukan penambahan sebanyak 100 ekor, tapi saya tegur, saya suruh dia untuk membuat sehat sapi yang ada," kata dia.

Tisna menuturkan, setiap sapi yang masuk kendati ada Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) tetap akan dilakukan inkubasi selama 14 hari.

Para peternak diminta tidak dengan mudah mendatangkan sapi di tengah PMK yang masih tinggi.

"Kalau misalkan, tetap memaksa mendatangkan. Saya tidak bertanggungjawab, karena kan ada masa inkubasi selama 14 hari. Kalau pas datang dan ternyata stok baru terjangkit, gak sempat inkubasi dan sapi yang sudah sehat tertular siapa yang akan bertanggung jawab dan melakukan inkubasi," terangnya.

Baca juga: Virus PMK Menyebar, Berikut Cara Mencegah Sapi dan Kambing Ternak Terinfeksi

Secara tegas, Tisna tidak akan merekomendasikan untuk mendatangkan sapi dari daerah luar di tengah PMK yang belum usai.

"Dari kami tidak akan merekomendasikan kecuali nanti pada saat akan Idul Adha, karena di sana akan terputus karena akan di sembelih, tapi kalau jauh-jauh hari sudah disimpan di sini kalau ada yang positif siapa yang tanggungjawab siapa yang bisa isolasi," ungkapnya.

Butuh vaksin

Guna menanggulangi PMK, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung membutuhkan anggaran, vitamin  dan vaksin.

"Kita membutuhkan itu, terutama vaksin dan vaksin itu wilayahnya pemerintah pusat," tuturnya.

Hingga saat ini, ia masih belum tahu kapan vaksin akan datang dan segera dibagikan

Pemerintah pusat, sambung dia, berencana membuat vaksin sendiri juga mendatangkan langsung dari Jerman.

"Belum dapat kabar vaksin datang kapan tapi kemarin tanya ke kementerian itu ada dua pilihan, bikin sendiri atau impor dari Jerman. Begitu ditanya kapan, pokoknya segera kalau ada segera distribukan katanya. Ini kan hitungannya wabah ini menyebarnya mungkin bukan per hari, tapi per detik mungkin ya, sangat cepat" bebernya.

Baca juga: Banyak Ditemukan Sapi Suspek PMK, Pasar Hewan di Banyumas Ditutup 2 Minggu

Tisna menyakini saat ini baik pemerintah pusat beserta kementrian sudah menyiapkan yang terbaik guna mengantisipasi PMK.

"Jadi ya kita harus kompak saja. Saya juga percaya kalau Kementerian lagi mati-matian supaya mendatangkan vaksin, ya mereka juga tahu lah konsekuensinya. Saya tuh kasian ini masyarakat, petani. Cuman yang untungnya kan gak menyebar ke manusia, aman dari konsumsi," pungkasnya.