Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan Tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan Dikaji Pusat, Pengamat: Jangan Sampai Didanai Utang

Kompas.com, 28 Juli 2022, 08:09 WIB
M. Elgana Mubarokah,
Gloria Setyvani Putri

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Wacana pembangunan Tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan (Socipa) yang dicanangkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung sedang dikaji Pemerintah Pusat.

"Kalau tol sekarang sementara pengkajian di pusat," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung, Marlan dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (27/7/2022).

Marlan menyebut, pembangunan tol Socipa dipercaya akan meningkatkan perkembangan ekonomi di tiga wilayah tersebut, terlebih sektor Pariwisata.

Kendati akses jalan menuju Pariwisata di Bandung Selatan sudah cukup layak, Marlan mengatakan pembangunan tol masih diperlukan.

Baca juga: Ini Kabar Terbaru Proyek Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo

"Kalau menurut saya, (tol) masih diperlukan. Karena memang untuk mempercepat distribusi," terangnya.

Menurutnya, perbaikan atau pelebaran jalan dengan pembangunan tol merupakan dua hal yang berbeda.

Ia mengungkapkan, pembangunan infrastruktur tersebut disesuaikan dengan kebutuhannya.

"Kalau menurut saya tergantung kebutuhan. Karena begini, tol itu kan membelah dari Utara ke Selatan, kalau infrastruktur jalan itu, dari Barat ke Timur. Jadi dua hal yang berbeda sebetulnya," ujar dia.

Pandangan pengamat ekonomi, lihat potensi wilayah yang dikembangkan

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung Setia Mulyawan membenarkan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan akan memberi banyak manfaat.

"Kalau secara ekonomi, yang namanya pembangunan infrastruktur itu kan menjadi daya topang pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Setidaknya, lanjut dia, pembangunan infrastruktur baik jalan atau tol, akan membuka ruang bagi daerah yang terisolir.

"Jadi pembangunan infrastruktur itu memang penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi," bebernya.

"Jadi kalau daerah itu terisolir, maka arus pertukaran barang dan jasa jadi terhambat, tetapi kalau dengan adanya pembukaan akses dengan infrastruktur jalan, tentu akan membuka peluang velositas ekonomi atau perputaran roda ekonomi akan lebih kencang," kata dia.

Namun, pihaknya memperingatkan, Pemda Kabupaten Bandung agar mengkaji terlebih dahulu potensi wilayah atau daerah yang terkena efek pembangunan tol.

Jangan sampai wilayah yang menjadi target pengembangan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Hanya persoalannya kemudian, seberapa besar potensi pengembangan wilayah itu dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan," tambahnya.

Menurutnya, biaya pembangunan jalan tol atau infrastruktur berupa jalan mesti seimbang dengan potensi wilayah yang ditargetkan akan mengalami perkembangan.

"Jadi membangun jalan itu perlu, tapi pengorbanan untuk membangun jalan tidak boleh lebih besar dari pada benefit ekonomi yang akan muncul akibat pembangunan jalan tersebut," kata Setia.

Baiknya, kata Setia, pembangunan infrastruktur tersebut tidak didanai dari utang. Jika harus dibangun melalui dana utang, Setia menyebut sebaiknya angkanya harus lebih kecil.

"Kalau sumber dana sendiri, dari APBD bersumber dari pajak misalnya, itu kan tidak ada beban biaya dana. Tapi kalau biayanya dari utang, dana tersebut harus bisa dipastikan lebih kecil daripada manfaat ekonomi yang akan muncul," terang dia.

Sekalipun harus mengorbankan biayanya cukup besar. Setia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang menjadi target awal mesti menopang potensi yang lain.

"Jadi pembangunan jalan memang akan menopang dan berdampak pada ekonomi, tapi juga harus diperhatikan berapa potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah itu, sehingga dengan pengorbanan biaya tertentu akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar," beber dia.

Baca juga: Ancam Ketersediaan Air, Aktivis Lingkungan Tolak Pembangunan Tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan

Selain itu, Pemda Kabupaten Bandung, kata Setia, mesti hati-hati menentukan titik pembangunan tol.

Pasalnya, jelas dia, tak sedikit pembangunan Infrastruktur di suatu wilayah yang mengalami salah langkah sejak proses pengajuan.

"Jadi jangan sampai membangun di hutan belantara yang sebenarnya tidak memiliki potensi ekonomi yang besar, orang juga tidak banyak lalu lalang di situ terus dibangun jalan. Begitu susah dibangun, malah tidak ada yang menggunakan itukan jadi tidak bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



Terkini Lainnya
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Bandung
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Bandung
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Bandung
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Bandung
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Bandung
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Bandung
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Bandung
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Bandung
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Bandung
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Bandung
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Bandung
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
Bandung
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Bandung
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Bandung
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau