GARUT, KOMPAS.com – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperbaiki ruas jalan Garut-Bandung di Kecamatan Kadungora hingga Tarogong sepanjang 14 kilometer lebih, dipastikan tidak selesai saat arus mudik dan Lebaran.
Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, sesuai kontrak kerja yang dikeluarkan Pemprov Jabar, lama pekerjaan selama 5 bulan (150 hari). Untuk itu, ia memastikan jalan tersebut belum selesai saat mudik Lebaran.
“Pelaksananya PT Fauzan Putra Perkasa, Lebaran itu rencananya hanya bagian atasnya dulu diperbaiki, jadi belum selesai, tapi saya sudah bicara minta agar tidak sampai menganggu lalu lintas,” ujar Rudy saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/3/2023).
Baca juga: Longsor Terjang Tenjowaringin Tasikmalaya, Jalur Singaparna-Garut Sempat Lumpuh
Meski demikian, ia tetap berjaga bila perbaikan ini ikut menyebabkan kemacetan saat arus mudik nanti.
“Bisa terjadi kemacetan luar biasa ke Garut kalau tidak ditangani benar, tapi kita sudah simulasi (pengalihan arus lalin), tapi tetap ada macet,” jelas Rudy.
Baca juga: SMAN 8 Garut Terancam Tergusur akibat Proyek Tol Getaci, Wagub Jabar: Pasti Ada Jalan
Rudy menuturkan, ada tiga ruas jalan yang jadi pintu masuk ke Garut dari arah Bandung yaitu Kadungora, Sasak Beusi Cibatu, dan Cibiuk dari arah Limbangan.
Karena perbaikan jalan di Kadungora belum selesai, pihaknya akan memaksimalkan dua ruas jalan masuk lainnya ditambah jalan baru by pass Kadungora.
Terpisah, Koalisi Masyarakat Garut Pemantau Pembangunan (KMGPP) melihat, lambatnya perbaikan jalan provinsi di Kadungora hingga Tarogong, sudah diprediksi pihaknya.
“Makanya sejak awal kita siapkan gugatan class action dan bentuk-bentuk advokasi lain,” jelas Dadi Ahmad Fudholi, Koordinator KMGPP, saat dihubungi lewat aplikasi pesan, Senin (27/03/2023) sore.
Dadi melihat, jika perencanaannya baik, pemeliharaan ruas jalan-jalan provinsi yang dilakukan Pemprov Jabar, bisa dinikmati warga saat mudik Lebaran, bukan membuat titik-titik kemacetan baru.
Hal ini tentunya membuat masyarakat makin kecewa akan kinerja pemerintah provinsi.
Selain kinerja Gubernur, Dadi pun mengingatkan para wakil rakyat yang mewakili masyarakat Garut di DPRD Jabar untuk bertanggungjawab. Sebab yang terjadi saat ini mereka malah ikut menghakimi Ridwan Kamil lewat pernyataan-pernyataan di media.
“Mereka (anggota DPRD) juga bagian dari kelalaian Pemprov Jabar dalam memelihara jalan, karena mereka punya hak untuk menganggarkan dana untuk memelihara dan membangun jalan itu,” katanya.
Dadi menduga, para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang mewakili Kabupaten Garut, sengaja memanfaatkan viralnya pemberitaan jalan rusak untuk pencitraan di Pemilu 2024.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.