Ridwan Kamil Minta Sekolah Tak Gelar Perpisahan Mewah yang Beratkan Orangtua

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar kepala sekolah baik dari tingkat TK, SD, SMP maupun SMA di Jawa Barat tidak menggelar acara perpisahan sekolah dengan biaya mahal.

Pernyataan itu dilontarkan setelah banyak orangtua siswa yang mengeluhkan banyaknya biaya untuk acara perpisahan sekolah.

"Ingat enggak, waktu Covid-19? Menikah saja paket hemat tapi tidak menghalangi syariatnya, tidak harus bermegah-megahan, miliar-miliar," kata Ridwan Kamil saat ditemui di Cimahi.

"Jadi enggak usah dimewah-mewah yang membuat iurannya menjadi mahal, saya kira tolong kepala sekolah dievaluasi," imbuh pria yang kerap disapa Kang Emil.

Baca juga: Kata Federasi Serikat Guru Indonesia soal Wisuda TK hingga SMA

Menurutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus melakukan survei kepada orangtua siswa untuk mengukur seberapa urgensi pelaksanaan perpisahan sekolah di tingkat TK, SD, SMP, maupun SMA.

"Saran saya mungkin Kementerian harus bikin survei untuk memetakan realitanya seperti apa. Jangan-jangan mayoritas (orangtua siswa) masih pengen atau bagaimana, tapi kalau memberatkan harus dievaluasi," usul Emil.

Sebagai informasi, sejumlah wali murid mengeluhkan adanya pungutan iuran untuk pelaksanaan kegiatan perpisahan sekolah di berbagai daerah di Jawa Barat.

Bilqis (29) salah seorang warga Bandung Barat mengeluhkan adanya pungutan yang ditarik oleh pihak sekolah demi pelaksanaan perpisahan salah satu sekolah dasar.

"Ada permintaan iuran Rp90 ribu per siswa. Katanya buat acara perpisahan kelas 6. Padahal anak saya baru kelas 1," ungkapnya saat ditemui, Rabu (21/6/2023).

Baca juga: Marak Prosesi Wisuda untuk Kelulusan TK-SMA, DPRD Gunungkidul Berharap Dievaluasi

Bilqis sebenarnya tak begitu merasa berat jika dimintai iuran, namun ia meminta agar pihak sekolah tidak membebankan pelaksanaan perpisahan ke orangtua murid lain.

Senada dengan Bilqis, Hamid (35) mengaku berat hati jika ada iuran-iuran tak terduga di luar kepentingan kegiatan belajar mengajar (KBM) selama anaknya sekolah.

"Ya kalau mau minta iuran ke yang kelas 6 aja lah, anak kita kan belum waktunya. Nanti malah setiap tahun ada iuran begitu kan repot juga ekonomi kita," kata Hamid.