Biaya Siswa di Barak Militer, Dedi Mulyadi: Dana Operasional, Jalan Dulu...

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan program pembinaan siswa bermasalah melalui pendidikan ala militer di barak TNI sudah dimulai meskipun belum didukung secara penuh oleh anggaran resmi pemerintah.

Untuk sementara, program ini dijalankan menggunakan dana operasional kepala daerah.

Saat ini, program tersebut telah berjalan di Kabupaten Purwakarta sejak Kamis (1/5/2025) dan mulai dilaksanakan di Kota Bandung pada Jumat (2/5/2025).

Baca juga: Turunkan Anggaran Iklan Jabar, Dedi Mulyadi: Hari Ini Banyak Dibaca Orang

"Ya, sementara ini saya support, Bupati (Purwakarta) juga support dari biaya operasional mereka. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional," ujar Dedi Mulyadi di Rindam III Siliwangi, Jalan Menado, Kota Bandung, Jumat.

Menurut Dedi, penggunaan dana operasional ini bersifat sementara.

Selanjutnya, biaya untuk program akan dimasukkan dalam anggaran perubahan agar dapat ditanggung secara resmi oleh pemerintah daerah.

"Tetapi, mungkin nanti di perubahan anggaran dimasukkan dalam sistem, kan yang penting jalan dulu," ucapnya.

Baca juga: Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat...

Dana tersebut, lanjut Dedi, dialokasikan untuk kebutuhan dasar para siswa, seperti makanan dan berbagai kebutuhan selama menjalani pembinaan yang dilakukan oleh TNI maupun Polri.

"Misalnya begini deh, mereka butuh makan, masa kita enggak bisa ngirim makan sih. Pemda provinsi juga bisa ngirim makan tiap hari, enggak ada masalah," kata Dedi.

Ia menjelaskan bahwa inti dari program ini adalah membentuk kedisiplinan siswa melalui pola hidup yang teratur.

Para siswa akan menjalani rutinitas ketat mulai dari waktu bangun dan tidur, olahraga, hingga kegiatan belajar.

"Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup. Sistem pembelajaran di sekolahnya cukup, kan mereka tetap belajar di sekolah, cuma gurunya saja mengajarnya di sana (barak)," tutur Dedi.

Baca juga: Larang Siswa SD-SMP Bawa HP-Motor ke Sekolah, Dedi Mulyadi: Penegakan Tak Jalan

Dedi juga menegaskan bahwa program ini bersifat sukarela. Siswa hanya akan ikut serta jika mendapat persetujuan dari orang tua mereka.

"Jadi, kalau orangtuanya tidak menyerahkan, kami tidak akan menerima," katanya.

(Penulis Kontributor Bandung Kompas.com: Faqih Rohman Syafei)