Saat "Raja Sunda" Dominasi Kepuasan Publik di Jawa...

KOMPAS.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kinerja 100 hari gubernur-gubernur di Pulau Jawa. Dalam survei tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meraih tingkat kepuasan publik tertinggi.

"Di Jawa Barat tingkat kepuasan warga 94,7 persen atau 95 persen warga Jabar yang puas sama Dedi Mulyadi," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi pada unggahan di akun YouTube Indikator Politik Indonesia.

Angka yang diperoleh Dedi jauh mengungguli gubernur lainnya di Pulau Jawa. Pada survei kepuasan kinerja gubernur, Gubernur Banten meraih 50,8 persen, Gubernur DKI Jakarta 60,0 persen, Gubernur Jawa Tengah 62,5 persen, Gubernur Jawa Timur 75,3 dan Gubernur DIY 83,8.

Hasil survei juga mengungkapkan banyak responden yang menjawab sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja Dedi Mulyadi.

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan Masyarakat terhadap Dedi Mulyadi Tertinggi, Pramono Urutan 5

"Bahkan yang menarik yang menjawab sangat puas agak jarang. Tapi di Jawa Barat yang menjawab sangat puas sangat tinggi sekali," kata Burhanuddin.

Hal ini mengingatkannya pada tingginya tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi di NTT. Saat itu, sangat puas lebih tinggi daripada cukup puas.

Raihan kepuasan publik yang diraih Dedi, hanya mampu didekati oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sri Sultan meraih 83,8 persen tingkat kepuasan publik.

Burhanuddin menyampaikan, kepuasan terhadap pemimpin di Indonesia tidak semata karena faktor teknokratik, bukan semata-mata karena faktor kinerja. Namun ada banyak sumbangan dari faktor emosi.

"Jangan buru-buru menyimpulkan faktor kinerja yang paling menyumbangkan, ternyata tidak," kata dia.

Survei Indikator Politik Indonesia juga membahas bidang-bidang apa saja yang dianggap sudah memuaskan atau belum. Survei membahas kebijakan-kebijakan yang menonjol dari gubernur di Pulau Jawa.

Kebijakan yang paling menonjol seperti dilakukan Dedi Mulyadi. Kebijakan itu seperti larangan study tour, larangan membawa sepeda motor dan hape ke sekolah, dan yang paling banyak dibahas adalah pendidikan anak berperilaku khusus di barak militer.

Hasil survei terhadap pendidikan di barak militer, yakni lebih dari 90 persen responden setuju terhadap pendisiplinan anak yang dianggap bermasalah.

Rinciannya, 31,3 persen responden sangat setuju dengan pendidikan barak militer, 61,4 persen setuju, dan yang kurang setuju hanya 4,9 persen.

Sementara itu, responden yang mengikuti survei adalah WNI yang berada di Pulau Jawa dan sudah memiliki hak pilih dalam Pemilu atau berusia 17 tahun.

Penarikan sampel dilakukan dengan multi stage random sampling. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka.