Namun, persoalan tidak berhenti di sana. Ada kekhawatiran dari penunjukkan 20 Pj kepala daerah tersebut.
Muradi mengatakan, apabila semua Pj wali kota dan bupati diisi oleh pejabat provinsi setingkat kepala dinas, jangan sampai ada posisi kepala dinas yang kosong nantinya.
Sebab jumlah Pj yang dibutuhkan pada pemilu kali ini tidak sedikit dan waktunya terbilang sangat panjang.
Untuk itu, ia menyarankan tidak semuanya diambil dari provinsi.
Bisa juga dari pejabat badan yang setara. Misalnya, pejabat Kementerian Agama atau pejabat di kepolisian dan TNI.
"Yang dilihat bukan perwiranya, tapi sebagai pejabatnya," ucap Muradi.
Walaupun berdasarkan survei, tidak ada kendala di Jabar, sehingga Pj di Jabar tidak perlu diisi tentara ataupun polisi.
Untuk pelayanan publik, posisi Pj dinilai tidak begitu berpengaruh.
Sebab, menurut Muradi, pelayanan publik saat ini sudah autopilot dan hal prinsipil yang dikelola pemerintah sudah bisa dikerjakan sendiri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.