Dari tempat karantina kembali dijemput oleh pihak Kementerian Sosial dari Balai Ciungwanara Kabupaten Bogor.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Jabar Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, Provinsi Jabar menyumbang jumlah PMI terbanyak ketiga se-Indonesia.
“Biasanya permasalahan timbul karena banyaknya PMI non prosedural, masalahnya seperti deportasi, PMI ingin dipulangkan, gaji tidak dibayar dan lainnya,” katanya.
Rachmat menjelaskan, dalam penyelenggaraan perlindungan PMI, Pemprov Jabar membentuk Jabar Migran Service Centre (JMSC) yang berfungsi sebagai pusat layanan ketenagakerjaan. Selain itu ada Satgas perlindungan PMI yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Lembaga Kerja Vertikal.
“Pada saat ini, Satgas yang dibantu oleh JQR tengah memfasilitasi kepulangan PMI atas nama Maisurah dan 2 anaknya,” jelasnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang