Adapun bagi para PKL Cihideung dibebaskan mencari tempat di sekitar Cihideung asalkan tak berdagang di badan jalan.
Yusuf berharap semua paham dan mengerti proyek itu nantinya akan memberikan manfaat bagi semua pihak dengan steuktur estetika baik dari sebelumnya.
"Saya tidak akan merelokasi mereka sementara. Silakan cari tempat di luar itu sementara penataan berjalan. Yang penting tak jualan di badan jalan. Kalau masih bandel nanti urusannya sama Satpol PP," ujar dia.
Sementara itu, Nana (51) salah seorang PKL Cihideung mengaku mengalami penurunan omset selama pengerjaan proyek di lokasi dirinya berdagang sebelumnya.
Dirinya mengklaim selama ini belum ada tempat yang strategis untuk berjualan selain di Cihideung.
"Jadi ribet, sebelumnya mah di depan toko. Jadi sekarang maksa. Kalau saya mau pindah juga tidak ada lahan yang strategis. Kalo dipindahkan ke lahan sepi kan percuma gak ada yang laku. Menurun omzet. Omzet zeharu buasa 3 juta. Kemarin mah dapat 1 jutaan," kata dia.
Hal sama dikatakan Abus (47), PKL lainnya di lokasi sama hang mengaku sudah 24 tahun berjualan di Cihideung.
Dirinya pun sama mengeluhkan penurunan omset semenjak dilakukan proyek tersebur.
"Kalau pindah ke yang lain, harus beradaptasi lagi. Bingung juga mau ke mana. Jadi bertahan dulu. Kalau diusir juga mau bertahan dulu. Karena tempat saya mencari nafkah. Sementara pemerintah tak beri solusi," ujar dia.
Saat ini lokasi Jalan Cihideung sudah ditutup total selama pengerjaan proyek "Malioboro" atau lokasi pedestrian.
Baca juga: Nasib PKL Bertahan di Lokasi Proyek Malioboro Tasikmalaya, Angkut Barang Saat Terusir Alat Berat
Gelombang protes warga ingin jalan itu tak ditutup mulai didengarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dan saat ini sedang dikerjakan infrastrukturnya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) setempat.
Sebelumnya, warga Jalan Cihideung dan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menuntut pelaksanaan proyek pelebaran trotoar mirip Malioboro tak menutup akses kendaraan di pusat bisnis itu.
Selama ini mereka kaget karena proyek itu tak disosialisasikan terlebih dahulu oleh Dinas PUTR kepada warga yang mayoritas pedagang turun temurun tersebut.
Mereka protes pembangunan proyek itu seakan dipaksakan pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi para pelaku usaha mulai PKL, toko sampai para tukang parkir.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.