KOMPAS.com - Peretas atau hacker 'bjorka' menjadi sorotan publik dengan aksinya membobol berbagai data milik Pemerintah Republik Indonesia.
Bjorka bahkan mengaku telah berhasil mencuri surat-surat Presiden Joko Widodo (Jokowi), meski hal ini dibantah oleh pihak 'Istana' dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Bjorka bahkan membocorkan data pribadi sejumlah pejabat negara Indonesia, seperti Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan yang terbaru, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, menyampaikan bahwa warga Jabar pun resah dengan adanya kabar mengenai kebocoran data pribadi di internet.
Baca juga: Ridwan Kamil Minta Kepala Daerah di Jabar Gunakan Mobil Listrik sebagai Kendaraan Dinas
Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) melakukan berbagai upaya untuk melindungi data pribadi milik masyarakat.
"Intinya, kami mewakili masyarakat Jawa Barat yang resah, memohon adanya upaya maksimal dari pemerintah pusat terkait banyaknya data-data masyarakat yang dipergunakan tidak semestinya," kata Ridwan Kamil, dikutip dari TribunJabar.id, Selasa (13/9/2022).
Emil mengatakan, banyak warga Jabar yang dicatut sebagai anggota suatu partai politik (parpol) dalam data pendaftaran (parpol).
Bahkan, dia menambahkan, ada juga warga yang mengeluh karena nomor ponselnya digunakan untuk transaksi jual-beli online.
Baca juga: Di Depan Prabowo, Ridwan Kamil Komitmen Bangun Padepokan Pencak Silat
"Ada yang tercatut sebagai (anggota) dalam pendaftaran partai politik, kemudian WA-WA-nya dijadikan penjualan online yang mengganggu dan lain sebagainya," ujar Emil.
"Kemarin ada hacker Bjorka itu bikin heboh, mengekpos data pribadi tokoh-tokoh nasional," imbuhnya.
Emil menegaskan, kebocoran data pribadi milik masyarakat bukanlah perkara biasa. Menurutnya, perlu strategi dan keseriusan agar bisa menyelesaikan persoalan tersebut.
"Jadi ini bukan hal biasa-biasa, harus diisi dengan sebuah cara, strategi yang memang kewenangan dari pemerintah pusat," ucap Emil.
Baca juga: Lempar Pantun, Ridwan Kamil Doakan Prabowo Jadi Presiden
"Apakah dengan perlindungan, undang-undang, atau pun aksi menenangkan masyarakat, termasuk saya pun yakin, data saya juga sudah berseliweran di mana-mana," tandasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.