Kepala SMPN 16 Bandung Diduga Terlibat Politik Praktis, Wali Kota Bandung: ASN Tidak Boleh Berpolitik

KOMPAS.com - Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana, mengatakan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Menurut Yana, ada regulasi yang mengatur tentang larangan ASN untuk berpolitik.

"Ada regulasi soal ASN kalau terlibat dalam kegiatan parpol. Kampanye saja tidak boleh di sekolah. ASN tidak boleh berpolitik," ujar Yana, dikutip dari Humas Pemkot Bandung, Senin (10/10/2022).

Yana pun mengingatkan ada tindakan tegas bagi ASN yang melanggar peraturan tersebut.

Baca juga: Tumpukan Sampah Sungai Citarum Putus Jembatan Apung di Bandung Barat

Peringatan yang disampaikan Yana ini masih berkaitan dengan kasus Kepala SMPN 16 Bandung yang diduga terlibat politik praktis.

Sebelumnya, Kepala SMPN 16 Bandung mengundang para orangtua siswa untuk hadir dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Program Indonesia Pintar yang digelar oleh salah satu partai politik.

"Tentunya kami menyesalkan ada program Indonesia Pintar ini parpol melakukan satu kegiatan yang melibatkan ASN karena dia kepala sekolah SMPN 16," katanya.

"Dan kami menyesalkan tempatnya harus di kantor parpol itu, seolah-olah itu kegiatan atau bantuan program dari parpol," imbuh Yana.

Yana menyebut saat ini pihak yang diduga terlibat sudah dimintai keterangan dan akan diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Warga Bandung Barat Tanam Pohon Pisang sebagai Aksi Protes Jalan Rusak

Tanggapan Dinas Pendidikan Kota Bandung 

Tidak hanya Yana, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Hikmat Ginanjar, juga menyesalkan tindakan Kepala SMPN 16 Bandung tersebut.

"Saya menyesalkan hal ini terjadi, tentu ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan para pemangku kepentingan. Hal ini telah kami sampaikan saat sosialisai Program Indonesia Pintar (PIP) di Hotel Atlantik,” kata Hikmat.

Hikmat pun telah memberikan teguran kepada Kepala SMPN 16 Bandung yang selanjutnya akan diproses sesuai dengan perundang-undangan.

Hikmat mengatakan, kasus ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi para ASN, termasuk di lingkungan pendidikan, agar tidak turut serta dalam politik praktis.