BOGOR, KOMPAS.com - Kepala SMPN 3 Citeureup, Kabupaten Bogor, Ari Widayati mengaku bakal memecat oknum pegawai sekolah yang melakukan kecurangan dalam proses daftar ulang penerimaan peserta didik baru atau PPDB.
Sebagaimana diketahui, puluhan orangtua protes karena anak mereka didiskualifikasi atau dicoret dari PPDB. Padahal, mereka sudah membayar jutaan rupiah ke oknum pegawai berinisial D.
"Kalau terbukti kita pecat. Kita kan semuanya pakai azas praduga tak bersalah. Kalau memang terbukti, tindakannya pemecatan," kata Ari kepada wartawan, Jumat (12/7/2024).
Baca juga: Cerita Orangtua Siswa Bayar Oknum karena Dijanjikan Lolos PPDB di Bogor
Ari menjelaskan, dugaan oknum sekolah yang menerima bayaran jutaan rupiah jelas tidak diterima karena melanggar aturan.
Menurutnya, permasalahan tersebut juga berawal dari sikap orangtua yang justru memilih daftar pakai uang agar anaknya lolos PPDB.
"Terkait permasalahan ini kan sebenarnya berawal dari kesalahan mereka orangtua ya. Kenapa harus melalui kayak gitu (bayar ke calo). Kan sudah jelas-jelas terpampang di situ bahwa PPDB itu transparan," ungkapnya.
Baca juga: Orangtua di Bogor Protes, Bayar Jutaan Rupiah tapi Anak Dicoret dari PPDB
Ari mengaku akan mengusut tuntas masalah tersebut. Berdasarkan informasi, oknum pegawai yang terlibat itu berstatus pegawai honorer.
Ia diduga mencoret sejumlah calon peserta didik saat pendaftaran ulang di sekolah.
"Saya tidak akan mendiamkan, artinya tetap ini harus diurus karena oknum ini sudah mencoreng nama lembaga. Di saat kami sedang memperbaiki sekolah dengan prestasi-prestasi baik ternyata kok malah kayak gini," ujarnya.
Ari tak menampik kelalaian dalam proses pendaftaran PPDB. Sebab, oknum itu telah diduga mengubah data verifikasi sehingga terjadi kecurangan.
"Tadi saya sampaikan bahwa secara verifikasinya sampai tengah malam, dia mengubah (data) itu, kan itu niat jahat. Ya tetap kami kontrol selama ini, tapi yang namanya manusia, keterbatasan manusia," tuturnya.
Langkah selanjutnya, pihak sekolah bakal menindak tegas oknum pegawai tersebut. "Iyalah, pasti tindak tegas oknum itu, tidak bisa saya diamkan. Apalagi dia honorer," pungkasnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang