Tunda Hibah Pesantren, Dedi Mulyadi: Tak Apa-apa Dicaci DPRD, yang Penting Rakyat Jabar Bahagia

"Saya lebih baik dicaci maki DPRD, tapi kebijakan saya tepat dan benar. Saya melakukan ini demi kebaikan bersama," tutupnya.

Namun jika dirinya terus diserang terkait penudaan hibah ini, Dedi menyatakan siap membuka data hibah sebelumnya jika terpaksa.

"Saya itu pantang buka-bukaan karena sebagai birokrat tidak etis, kecuali terpaksa," tandas Dedi.

DPRD kritik Dedi Mulyadi

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa keputusan Gubernur Jabar tersebut telah mengabaikan aspirasi publik dan mencederai semangat kolaborasi.

"Keputusan penghapusan tersebut tidak hanya mengabaikan aspirasi publik, tetapi juga mencederai semangat kolaborasi dan prinsip musyawarah," ujar Ono di Bandung, Jumat (25/4/2025), dikutip dari Antara.

Ono yang merupakan politisi PDI-P ini menyayangkan penghapusan sejumlah usulan masyarakat dalam APBD tanpa pembahasan bersama DPRD, termasuk bantuan kepada organisasi kemasyarakatan dan usulan dari kabupaten/kota.

"Kalaupun ada ponpes yang menerima hibah karena relasi politik, itu sah-sah saja. Sama seperti ketika Gubernur menjanjikan bantuan saat berkunjung ke daerah atau organisasi," tambahnya.

Baca juga: Bongkar Praktik Curang, Dedi Mulyadi Stop Hibah ke Yayasan Bermasalah

Ia menegaskan bahwa jika memang ada lembaga penerima yang dinilai tidak layak, maka semestinya dilakukan verifikasi, bukan langsung mencoret tanpa melibatkan DPRD atau pihak pesantren.

Lebih lanjut, Ono menilai bahwa prinsip pembangunan yang kolaboratif—berbasis Pancasila dan kearifan lokal Sunda seperti Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh—belum terimplementasi secara nyata dalam kebijakan anggaran Pemprov Jabar.