BANDUNG, KOMPAS.com - Wacana perluasan wilayah Kota Cimahi menjadi perbincangan hangat di kalangan publik.
Rencana ini bahkan telah dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Kota Cimahi berencana mengajukan perluasan ke beberapa wilayah perbatasan, termasuk Cimindi (Kota Bandung), Margaasih (Kabupaten Bandung), serta Sariwangi dan Cisarua (Kabupaten Bandung Barat).
Diskusi mengenai wacana ini semakin marak, terutama di kalangan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, seperti di Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.
Baca juga: Tolak Usulan Dedi Mulyadi, Wabup Bandung Barat: Ayo Bicara Jika Cimahi Ingin Gabung KBB
Ketua RW 2 Desa Lagadar, Dodi Rahman (46), menjelaskan bahwa isu ini bukanlah hal baru.
"Wacana ini sudah lama dibahas oleh warga, dan beragam respons terus bermunculan seiring bergantinya Kepala Daerah baik di Kabupaten Bandung maupun Kota Cimahi," ujarnya.
Secara umum, Dodi menyatakan bahwa wacana ini disambut positif oleh warganya, terutama jika perpindahan ini dapat membawa manfaat, khususnya dalam aspek pelayanan publik.
"Kalau dari pihak saya, mau ke mana juga bagus. Kalau memang kesepakatan RW-RW (di Desa Lagadar) itu baik ke Cimahi, ya alhamdulillah," katanya.
Salah satu alasan dukungan warga terhadap wacana perpindahan ini adalah akses pendidikan.
Dodi mengungkapkan bahwa anak-anak di wilayahnya lebih memilih bersekolah di Kota Cimahi daripada di Kabupaten Bandung karena masalah jarak.
"Kalau soal zonasi sekolah, anak-anak di sini kebanyakan ke Cimahi. Kalau ke wilayah Margaasih itu pada jauh, seperti harus ke daerah Pamuntasan," terangnya.
Faktor jarak tempuh ke pusat pemerintahan juga menjadi pertimbangan penting.
Dari wilayah RW 2, waktu tempuh menuju pusat Kota Cimahi hanya sekitar 20 menit, sedangkan menuju Kecamatan Soreang, pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, bisa mencapai lebih dari 30 menit.
"Warga lebih dekat ke Cimahi. Kalau ke pusat Kota Cimahi paling 20 menitan, ke Soreang bisa setengah jam," beber Dodi.
RW 2 memiliki 5 RT dengan jumlah hak pilih mencapai 800 orang pada Pilkada 2024, serta sekitar 350 hingga 400 kepala keluarga.