Menteri Hanif Peringatkan Pengusaha Setop Bangun Vila di Puncak, Picu Banjir Mematikan

KOMPAS.com – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menegaskan imbauan keras kepada para pengusaha untuk menghentikan pembangunan vila dan tempat wisata baru di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Ia menyebut alih fungsi hutan di wilayah tersebut sebagai salah satu penyebab utama bencana banjir tahunan yang menelan korban jiwa.

Baca juga: 8 Usaha Wisata di Puncak Dibongkar, Menteri LH: Tanam Pohon, Jangan Vila

“Cisarua sangat penting menjaga ekosistem air ke Bogor, Depok, hingga Jakarta. Tolong hentikan pembangunan vila. Kalau mau investasi, tanami pohon. Itu lebih membawa berkah,” ujar Hanif saat meninjau pembongkaran sejumlah unit usaha wisata di Puncak, Minggu (27/7/2025).

Menurut Hanif, okupasi ilegal dan pembangunan yang tidak terkendali di kawasan hutan berkontribusi besar terhadap rusaknya ekosistem, yang berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di wilayah hilir.

Baca juga: Polisi Tangkap 9 Terduga Perusak Rumah Doa Umat Kristen di Padang

Saat ini, delapan unit usaha wisata di Puncak mulai dibongkar secara mandiri oleh pengelolanya karena melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan.

Pembongkaran ini merupakan tindak lanjut dari sanksi administrasi yang dijatuhkan Kementerian Lingkungan Hidup sebulan sebelumnya.

“Ini sesuai dengan perintah pembongkaran yang kami sampaikan sekitar tanggal 20 Juli. Hari ini kami memastikan bahwa pembongkaran sudah dimulai, ada 8 gazebo dan 1 restoran dan kita saksikan bersama telah mulai pembongkaran. Kami mengapresiasi dan harapan kami pembongkaran ini bisa selesai satu bulan dari sekarang,” jelas Hanif.

Unit-unit tersebut merupakan bagian dari kerja sama operasional (KSO) dengan PTPN.

Dari total 33 unit usaha yang dikenakan sanksi, beberapa telah menunjukkan itikad baik, tetapi masih ada belasan yang belum bergerak.

“Kalau minggu depan masih belum mulai membongkar, kami akan turun langsung untuk membantu membongkarnya. Dan bagi yang tidak kooperatif, kami proses hukum sesuai Pasal 114 UU 32 Tahun 2009 dengan ancaman pidana satu tahun,” tegasnya.

Selain dibongkar, seluruh pelaku usaha juga diwajibkan melakukan restorasi hutan, termasuk penanaman kembali vegetasi alami di kawasan yang sempat dialihfungsikan.

Hanif juga mengungkapkan, okupasi ilegal di luar kawasan KSO diperkirakan mencapai 400 hektar dan akan menjadi target penertiban berikutnya.

“Kami akan tertibkan semua, termasuk pemilik vila dan restoran ilegal di kawasan Puncak. Ini penting karena alih fungsi kawasan hutan di Cisarua berkontribusi terhadap bencana banjir yang setiap tahun menelan korban jiwa,” pungkas Hanif. (Kontributor Bogor Afdhalul Ikhsan|Editor: Gloria Setyvani Putri)