Usai Bertemu Presiden, PKS Tegaskan Akan Tetap Kritik Prabowo

GARUT, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jajaran pengurusnya baru diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana. Meski demikian, mereka menyatakan akan tetap mengkritik kebijakan pemerintahan yang dipandang merugikan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Syuro DPP PKS Muhammad Sohibul Iman usai menjadi pembicara Dialog Kebangsaan di Garut, Minggu (3/8/2025).

"Kami sampaikan pada Pak Prabowo, Pak, kami sebagai bagian dari koalisi, akan mendukung kebijakan bapak yang berpihak pada masyarakat. Tapi di tempat ini juga saya ingin menyatakan secara terbuka kepada bapak saya katakan, kami mohon izin jika kami nanti mengkritik kebijakan bapak yang menurut analisa kami merugikan masyarakat, dan beliau mengatakan oh silahkan," kata Imam menceritakan dialognya dengan Presiden Prabowo. 

Baca juga: Dapat Restu PKS, Aksan Visyawan Tinggalkan DPRD demi Pilkada Bangka 2025

Iman mengungkapkan, saat pertemuan itu PKS menegaskan, kritik yang disampaikan partainya kepada pemerintah, bukan dalam konteks menjatuhkan Prabowo. Namun justru kritik yang disampaikan untuk menajamkan kebijakan Prabowo.

"Saya katakan pada beliau, kalau kami (PKS) mengkritik, itu bukan ingin menjatuhkan, justru kami ingin menajamkan kebijakan Pak Prabowo," tegasnya.

Iman sendiri memastikan, setelah pertemuan pertama jajaran pengurus baru PKS dengan presiden, akan ada pembicaraan lanjutan untuk membahas usulan-usulan PKS saat pertemuan, terutama soal tingginya biaya politik. 

"Perintah Pak Prabowo kepada Mensesneg yang ikut hadir, nanti dikaji usulan PKS, statemennya ke saya begitu, beliau bicara ke saya nanti kita harus ada diskusi lanjutan tentang hal ini, kita sih berharap begitu (ada diskusi lanjutan)," kata Iman.

Baca juga: Pendaki Bandung Berusia 64 Tahun Meninggal di Gunung Sagara Garut

Iman menegaskan, yang membuat biaya politik tinggi adalah adanya praktek politik uang. PKS berharap pemerintah bisa meminimalisir hal tersebut karena jika politik uang bisa diminimalisir, tentunya biaya politik juga bisa ditekan.

"Yang kedua pembiayaan-pembiayaan yang bisa dicakup pemerintah, dicakup oleh pemerintah jangan diserahkan kepada calon," katanya.