Heboh Etanol dalam BBM, Pakar Energi ITB Angkat Bicara

BANDUNG, KOMPAS.com – Pemanfaatan etanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai langkah nyata pemerintah menuju kemandirian energi nasional.

Selain membantu menekan impor energi, kebijakan ini juga membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan industri bioetanol dalam negeri.

Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yus Widjajanto, mengatakan bahan bakar dengan kandungan etanol terbukti aman digunakan untuk kendaraan modern.

“Etanol dari tebu, jagung, atau singkong itu tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memperkuat rantai pasok energi domestik. Selama kadar etanolnya diatur dengan benar, kendaraan tidak akan mengalami masalah teknis berarti,” ujar Tri dalam diskusi Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) di Bandung, Jumat (10/10/2025).

Baca juga: Pria di Jambi Ngaku Polisi, Todong Warga Pakai Senpi Saat Ditegur Antre BBM

Menekan Ketergantungan Impor

Pakar Energi ITB ini mengungkapkan, pemanfaatan etanol dapat membantu menekan ketergantungan impor BBM yang saat ini mencapai lebih dari 45 persen kebutuhan nasional.

Selain itu, pengembangan industri bioetanol di dalam negeri juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal.

“Ini langkah strategis untuk membangun kemandirian energi berbasis sumber daya dalam negeri. Pemerintah tinggal memastikan kesinambungan pasokan bahan baku dan infrastruktur distribusinya,” tutur dia.

Baca juga: SBY Sumbangkan Lukisan Tangkuban Parahu untuk Dana Lestari ITB, Miliki Makna Mendalam

Swasembada Energi Jadi Agenda Lintas Pemerintahan

Dosen Program Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (FEB Unisba), Prof Ima Amaliah, menilai upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi seharusnya sudah dilakukan sejak lama.

Menurutnya, hasil sektor migas di era 1980-an semestinya dimanfaatkan untuk membangun fondasi energi nasional yang mandiri.

“Saya mengapresiasi langkah pemerintah saat ini. Program swasembada energi adalah langkah yang tepat dan sudah seharusnya menjadi agenda nasional lintas pemerintahan,” tutur dia.

Ima menilai, momentum ini tepat karena dunia tengah menghadapi tantangan perubahan iklim dan Indonesia telah berkomitmen pada Paris Agreement untuk mencapai net zero emission paling lambat pada 2050.

“Transformasi menuju energi bersih seperti bioetanol merupakan bagian dari kewajiban global,” ujarnya.

Tata Kelola Energi

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi, menilai program etanol yang digagas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai inovasi penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

“Inovasi yang dibawa Menteri Bahlil melalui program etanol dan regulasi sumur minyak rakyat bisa mengerek produksi agar tidak ketergantungan lagi pada impor,” kata Yogi.

Namun, ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola energi agar kebijakan ini berjalan efektif.

“Secara konsep, bagus. Kalau masyarakat lokal bisa bekerja sama dengan organisasi atau koperasi rakyat, itu bisa memperkuat ekonomi daerah,” ujarnya.

Yogi juga mengingatkan agar kebijakan sumur rakyat tetap mengutamakan kesejahteraan warga, bukan menjadi alat bagi kelompok tertentu.

“Jangan sampai masyarakat dijadikan proksi dari perusahaan besar yang ingin mengeruk keuntungan untuk golongan tertentu saja,” tegasnya.