Sentimen Agama Tak Dimainkan di Pemilu 2024, FKUB Jabar: karena Calonnya Tiga

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Barat Rafani Achyar melihat polarisasi di level masyarakat terkait Pemilu 2024 cenderung lebih aman dibanding Pemilu 2019.

Rafani menuturkan, polarisasi agama pada kontestasi politik 2024, sentimen agama tidak dimainkan jika dibanding Pemilu sebelumnya.

"Nah ini ada satu yang menggembirakan bila dibanding 2019. Sekarang ini kami tidak melihat terlalu tajam polarisasi yang bernuansa agama untuk sekarang ini. Tahun ini saya melihat tidak terlalu tajam, tapi tidak berati kita tidak boleh lengah ya karena faktor lain pun tidak kalah tajamnya dengan faktor agama," katanya di Hotel Sutan Raja, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Saat Warga Binaan Lapas Karawang Tak Kenal Caleg pada Pemilu 2024...

Menurut Rafani, hadirnya tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden membuat polarisasi agama tidak lagi digunakan.

"Karena mungkin calon kan ada tiga sekarang jadi terbagi. Kalau dulu kan dua, yang satu mengusung ideologi nasionalisme yang satu mengusung isu agama. Jadi dulu itu paham keagamaan dibenturkan dengan paham kebangsaan," ungkapnya.

Meski begitu, Rafani mengingatkan, sejatinya sejarah politik nasional Indonesia kerap mengkolaborasikan antara paham kebangsaan dan keagamaan.

"Padahal sejarah Indonesia, kelebihan Indonesia itu mampu memadukan paham kebangsaan dan paham keagamaan. Itu yang menurut FKUB harus dirawat ya," ujar dia.

Baca juga: Tokoh Agama Jateng Minta Masyarakat Tak Berselisih karena Beda Pilihan Politik

Terkait perbedaan pilihan masing-masing individu harus bisa saling menghormati.

Ia mengingatkan, siapapun presiden yang terpilih nanti merupakan representasi dari masyarakat.

"Nah karena itu kami ingatkan perbedaan pilihan pasti ya karena itu aspirasi politik. Tapi yang terpenting mari kita hormati perbedaan itu, itulah demokrasi," ucap dia.

Karena itu di akhir deklarasi, di poin terakhir berbunyi, siapapun yang terpilih dalam Pemilu harus diterima sesuai aturan.

"Karena kalau sudah akhir pemilu masih ada orang tidak mau menerima itu yang menurut kami akan terjadi hal yang berkepanjangan jadi intinya di situ," tuturnya.