Warga Terdampak Penutupan Tambang Kritik BLT, Dedi Mulyadi Diminta Perbanyak Lapangan Kerja

BOGOR, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan langkah-langkah dari pemerintah provinsi untuk membantu warga yang terdampak penutupan sementara aktivitas tambang di Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang.

Dalam pengumumannya, Dedi Mulyadi menawarkan dua opsi bantuan yakni bantuan tunai atau pekerjaan di sektor pemerintahan.

Ketua Asosiasi Transporter Tangerang Bogor (ATTB), Asep Fadhlan, memberikan apresiasi terhadap solusi yang ditawarkan.

Baca juga: Kebijakan Dedi Mulyadi soal Penutupan Tambang Dinilai Setengah Hati karena Ini

Menurutnya, opsi yang lebih baik adalah mempekerjakan warga terdampak, termasuk sopir truk, sebagai petugas kebersihan, sopir armada, operator alat berat, atau petugas pemadam kebakaran.

"Kami apresiasi terhadap solusi dan tawaran opsi dari KDM," kata Fadhlan kepada Kompas.com, Senin (13/10/2025).

Ia menambahkan, program tersebut lebih prospektif untuk masa depan warga yang terdampak penutupan tambang sementara.

Warga Kritik BLT

Fadhlan juga mengkritik bantuan tunai yang dinilai bersifat sementara dan dapat menguras anggaran.

Ia berpendapat bahwa bantuan tunai tidak mendidik warga untuk mandiri dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, terutama bagi mereka yang tidak menerima bantuan.

"Juga bakal overlap dengan data warga yang sudah menerima bantuan dari program pemerintah pusat berupa PKH dan lain-lain," ungkapnya.

Baca juga: Cara Dedi Mulyadi Bereskan Sungai dan Pengangguran di Jabar: Bukan Seminar

Jika bantuan tunai tetap diberikan, Fadhlan menyarankan agar disalurkan hanya satu kali.

Ia berharap aktivitas pertambangan di Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang dapat segera dibuka kembali.

Fadhlan meminta agar program perekrutan pekerja di Pemprov Jabar dapat disegerakan dengan kapasitas yang lebih banyak, mengingat lebih dari 90 persen masyarakat terdampak dari penutupan tambang tersebut.

Namun, ia juga berharap Dedi Mulyadi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi warga yang terdampak.

Menurutnya, informasi yang diperoleh dari media sosial dapat menimbulkan asumsi liar.

"Harapan kami perusahaan tambang segera dibuka kembali dan pembangunan revitalisasi jalan di Parung Panjang serta Jembatan Leuwiranji segera diselesaikan. Karena itu salah satu yang menghambat jalannya perekonomian," tuturnya.

Fadhlan menekankan pentingnya kepastian jangka waktu terkait penutupan aktivitas tambang.

Ia menginginkan kejelasan mengenai kapan pengumuman hasil audit perusahaan, kapan revitalisasi jalan selesai, dan bagaimana kepastian armada yang bisa melewati jalan hasil revitalisasi serta kapan jalur tambang dapat dibuka.

"Kapan pengumuman hasil audit perusahaan? Kapan revitalisasi jalan selesai? Bagaimana kepastian armada yang bisa melewati jalan hasil revitalisasi dan kapan bisa dibuatkan jalur tambang?" pungkasnya.