Pihaknya mengaku, RPJMD sebaik digunakan untuk hal-hal yang menguntungkan banyak pihak.
Selain angkutan massal, ia juga menyebut perlunya pelebaran jalan ke lokasi wisata dan jalan yang menghubungkan beberapa daerah.
"Kalau mau kenapa tidak kita bekerjasama dengan perkebunan, tanah-tanah milik negara, kita lebarkan dibiayai PUTR. Tanah negara ya untuk negara, lebarkan aja 3 atau 4 meter lah, sehingga jalur wisata ini yang milik Nasional bisa terbuka terutama jalur yang menghubungkan Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Garut dan Cianjur bisa terakses dengan baik," kata dia.
Selain tak ada dalam RPJMD, pembangunan tol Socipa pun tak jelas sumber anggarannya.
Baca juga: Gagal Rampok Uang Ratusan Juta, 2 Pemuda Lampung Diringkus Polsek Soreang Bandung
Selaku anggota banggar, pihaknya mengaku belum ada informasi apa-apa terkait anggaran perencanaan tol Socipa.
"Saya selaku anggota banggar belum, jadi anggaran apa yang diwacanakan. Wacana boleh diperkirakan sekian, sah saja boleh, semua orang juga boleh bermimpi tapi harus sesuai perencanaan. Buat apa perencanaan dibuat, kalau misalkan untuk dilanggar. Yang direncanakan saja belum tentu dilaksanakan, apalagi sekarang tidak masuk dalam perencaan," tuturnya.
Pihaknya mengaku lebih mendukung perbaikan dan perluasan akses menuju lokasi wisata dan penyediaan angkutan massal.
Ia meminta RPJMD direalisasikan untuk pembangunan yang menguntungkan dan memiliki kemaslahatan bagi semua.
"Kita support angkutan masal, karena biayanya murah, tentu dengan kenyamanan. Apalagi adanya kereta api menuju akses wisata, karena kita tahu saat ini jalur ke wisata itu macet. Pemda tinggal mengatur pembebasan lahannya, untuk pelebaran jalan, untuk kemaslahatan bersama kenapa tidak, tentunya yang sesuai dengan perencanaan," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.